Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Yoga Dwi Putra Permana, Ima Mayasari

  Abstract


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma post posivitisme dengan studi kepustakaan/literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan basecamp militer sebagai tempat rehabilitasi.


  Keywords


Desain Kebijakan; Grasi Massal; Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkoba

  Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

  References


Agussetianingsih, Budi dan Kasim, Azhar. “Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia.” Jurnal Administrasi Publik 7, no. 2 (August 2021): 167–86.

Birkland, T. A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making . 3rd Edition. New York: Routledge, 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat. “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Rindam, Puan: BIsa Dibarengi Dengan Program Bela Negara.” Dewan Perwakilan Rakyat, September 12, 2023.

Humas Sekretariat Kabinet. “Pemerintah Siapkan Sejumlah Alternatif Kebijakan Pemberantasan Dan Penanganan Narkoba.” Humas Sekretariat Kabinet, October 12, 2023.

ICJR. “ICJR Dukung Langkah Pemerintah Berikan Amnesti Massal Kepada Pengguna Dan Pecandu Narkotika.” ICJR, December 3, 2019.

Mandala, Gerung, and Vience Ratna Multiwijaya. “PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOL I BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 30/PID.SUS/2021 PN JKT BRT).” Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Universitas Trisakti 6, no. 1 (April 10, 2023): 59–68.

Nadia, Citra. “Pemberian Grasi Oleh Pemerintah Indonesia Kepada Narapidana Kasus Narkoba Schapelle Corby.” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 430–35.

Nasrizal, Yasmeardi F. “Desain Inovasi Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi.” Jurnal Public Administration, Business and Rural Developing Planning, STIA LPPN Padang, 2020, 39–42.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pub. L. No. 844, Berita Negara Republik Indonesia (2014).

Pradani, Aldi dan Tan, Winsherly. “Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (April 2022): 40–55.

Santika, I Gusti Ngurah. “Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0.” Jurnal Education and Development 9, no. 2 (May 2021): 369–77.

Schneider, A. L., dan Ingram, H. Policy Design for Democracy. Lawrence: University Press of Kansas., 1997.

Sistem Database Pemasyarakatan. “Data Terakhir Jumlah Penghuni Narapidana/Tahanan/Anak Di Seluruh UPT Pemasyarakatan Per Tanggal 24 November 2023.” Jakarta, November 24, 2023.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (2010).


  Article Metric

Abstract this article has been read : 46 times
PDF (Bahasa Indonesia) file viewed/downloaded : 51 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.103-118

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 YOGA DWI PUTRA PERMANA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

                

Complete list


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic