Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur dalam Masyarakat

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti

  Abstract


Gerakan yang berorientasi terhadap struktur atau sistem akan lebih maju daripada gerakan biasa tanpa mengandalkan sistem (normatif). Bantuan Hukum Struktural (BHS) masuk dalam gerakan organisasi non pemerintah yang sistem kerjanya mengarah terhadap perubahan struktur atau sistem, daripada perubahan dalam level per kasus maupun individu. Gerakan bantuan hukum bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan. Dengan penelitian hukum normatif, diharapkan ini dapat memberikan temuan penting tentang kolaborasi masyarakat, penyedia layanan bantuan, NGO dan CSO dalam perubahan masyarakat. Sehingga, bantuan hukum struktural merupakan strategi bantuan hukum yang didasari oleh gerakan dengan menghilangkan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Selain itu, paralegal perempuan desa dapat berperan sebagai gerakan untuk mewujudkan bantuan hukum struktural bagi perempuan, anak, maupun kelompok margnial lainnya, dan bukan hanya bagi masyarakat miskin. Sudut pandang lama mengenai bantuan hukum tradisional yang tidak berjalan efektif membuat BHS sebagai alternatif berupa bantuan hukum yang dapat didorong dengan gerakan yang dapat menghilangkan ketimpangan gender maupun mengubah struktur yang ada di masyarakat. Partisipasi perempuan sebagai paralegal dalam sebuah gerakan sosial dapat dioptimalkan dengan dukungan dari NGO maupun CSO seperti dari lembaga bantuan hukum. Sehingga gerakan sosial perempuan menghasilkan kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, serta mengatasi diskriminasi. Selain itu, gerakan bantuan hukum perlu fokus dan terstruktur agar hak perempuan terpenuhi. Tantangan bagi paralegal yakni bisa melampaui tugas yang tertuang dalam UUBH.


  Keywords


Bantuan Hukum Gender Struktural; Gerakan Sosial Perempuan; Paralegal Perempuan.

  Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

  References


Adicahya, Akmal. “Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia).” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 399–420. https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420.

Afifah, Wiwik. “Bantuan Hukum Kelompok Rentan.” DIH Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2022): 124–38. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.

Alif, Ahmad, and Benjamin Laura. “Protection of Women in Legal Cases: Objectivity of the Case Monitoring Process by Paralegals (Comparative Study of LBH APIK Semarang Indonesia and AWARE Singapore).” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 4, no. 1 (2022): 21–40. https://doi. org/10.15294/ijicle.v4i1.55776.

Aminah, Siti. Buku Saku Paralegal 1: Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma? Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2018.

Anwar, Yesmil, and Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Azalia, Savira Nur. “Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 1, no. 2 (2020): 79–104. https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622.

Baiquni, Fahmi, Erlyn Indarti, and Aditya Sulistyawan. “Choosing Structural Legal Assistance: A Paradigmatic Study on the Effort of Justice.” In Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI, 2019. https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303338.

Bendar, Amin. “Feminisme Dan Gerakan Sosial.” Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama 13, no. 1 (2019): 24–35. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.156.

Billings, Lucy, Meinzen-Dick, Ruth, Mueller, and Valerie. Implications of Community-Based Legal Aid Regulation on Women’s Land Rights. Research BRIEF No. 20. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2014. https://www.ifpri.org/publication/implications-community-based-legal-aid-regulation-women’s-land-rights.

Cappelletti, Mauro, Bryant Gartha, and Nicolò Trocker. “Access to Justice, Variations and Continuity of a World-Wide Movement.” The Rabel Journal of Comparative and International Private Law 46 (1982): 664–707.

Dancer, Helen. “Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women’s Legal Empowerment in Tanzania.” Fem Leg Stud 26 (2018): 47–64. https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6.

Dereymaeker, Gwenaelle. Formalising the Role of Paralegals in Africa: A Review of Legislative and Policy Developments. Cape Town: Dullah Omar Institute (CSPRI), Open Society Justice Initiative and Paralegal Advisory Service Institute, 2016. https://dullahomarinstitute.org.za/acjr/resource-centre/formalising-the-role-of-paralegals-in-africa-a-review-of-legislative-and-policy-developments.

Eddyono, Sri Wiyanti. “Tantangan Feminis Dalam Membangun Aliansi Dengan Gerakan Perempuan Dan Gerakan Sosial Lainnya Di Indonesia,” 2010. https://www.scn-crest.org/id/images/dokumen/Tantangan gerakan perempuan berkolaborasi dengan gerakan sosial lainnya101010.pdf.

Fauzi, Imam Suyogi, and Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 50–72. https://doi. org/https://doi.org/10.31078/jk1513.

Freeden, Michael. “Ideology and Political Theory.” Journal of Political Ideologies 11, no. 1 (2006): 3–22. https://doi.org/10.1080/13569310500395834.

Gayo, Ahyar Ari. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 409–34. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434.

Golub, Stephen. “A House Without a Foundation Dalam Thomas Carothers (Ed), Promoting the Rule of Law Abroad in Search of Knowledge.” Carnegie Endowment for International Peace. Henrieta, 2006.

———. “Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative.” Carnegie Endowment for International Peace, 2003. https://carnegieendowment.org/files/wp41.pdf.

Hartanto, Rima Vien Permata, and Adriana Grahani Firdausy. “Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam PemberdayaanHukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan.” Yustisia 3, no. 2 (2014): 77–87. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/ yustisia.v3i2.11098.

Hartati, Sri. “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin.

Herwati, Siti Rakhma Mary, Asfinawati, Widodo Dwi Putro, Tristam Pascal Moeliono, F. Budi Hardiman, Zainal Asikin, Sulistyowati Irianto, et al. Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth. Mataram: Sanabil, 2020. https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10216001_ 2A165515.pdf#page=158.

Heywood, Andrew. Political Ideologies: An Introduction 3. Palgrave Mac Millan: Basingstoke, 2007. https:// www.academia.edu/34525104/Political_Ideologies_An_Introduction_3_rd_edition_Andrew_Heywood.

Huang, Septeven, and Aisyah Sharifa. “Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia.” Majalah Hukum Nasional 49, no. 1 (2019): 181–201. https://doi. org/10.33331/mhn.v49i1.97.

Human Rights Careers. “25 Organizations Fighting for Gender Equality,” n.d. https://www.humanrightscareers. com/magazine/organizations-gender-equality/.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.

Irianto, Sulistyowati, and Lidvina Nurcahyo. Perempuan Di Persidangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Jiménez, Diana, Thomas Rodriguez, and Caroline Harper. “Mobilising For Change: How Women’s Social Movements Are Transforming Gender Norms.” London, 2021. https://www.alignplatform.org/resources/ report-.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan,” 2019. https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 2022. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan.

Komnas Perempuan. “Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual,” 2021. https://komnasperempuan.go.id/ download-file/652.

Legal Services Facility. Increasing Access to Justice for All, in Particular for Women: A Strategy towards Promotion and Protection of Human Rights through Legal Empowerment Strategy for 2016–2020. Dares Salaam: Legal Services Facility, 2015. https://www.lsftz.org/wp-content/uploads/2019/06/LSF-Strategic- Approach-2016-2020.pdf.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi Di Bawah Kendali Oligarki, n.d. https://bantuanhukum.or.id/catahu-2022-senjakala-demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki/.

Lev, Daniel S. “Legal Evolution and Political Authority in Indonesia (Selected Essays). The London- Leiden Series on Law, Administration and Development. Kluwer Law International.,” 2000. https://www.persee. fr/doc/arch_0044-8613_2002_num_63_1_3712.

Lubis, Todung Mulya. Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES, 1986.

Macionis, John J. Sociology. New Jersey: Prentice Hall. Manalu, 1999.

Makinara, Ihdi Karim. “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).” Jurnal RechtsVinding 2, no. 1 (2013): 1–15. https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.78.

Mann, Tim. “Pada Usia Ke-50, LBH Terus Berdiri Di Sisi Korban.” The Conversation, n.d. https:// theconversation.com/pada-usia-ke-50-lbh-terus-berdiri-di-sisi-korban-148813.

Mariani. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hakh-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017. https://core. ac.uk/download/pdf/198219073.pdf.

Markoff, John. Gelombang Demokrasi Dunia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Maru, Vivek. “Between Law and Society: Paralegals and the Provision of Justice Services in Sierra Leone and Worldwide.” Yale Journal of International Law 31 (2006): 427–476.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019.

Marzuki, Suparman. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017. www.pusham.uii.ac.id.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Bagas Ragil Wicaksono, and Hakim Anis Maliki. “Role of Paralegal in Providing Access to Justicee For The Poor: Comparing Indonesia and Malaysia.” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 4, no. 2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774.

Nazir, Andi, Sahabat Asdar, and Arti Nur. “Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) 7, no. 3 (2023): 2118–26. https://doi. org/10.58258/jisip.v7i1.5227/http.

Orr, Debora. “The Uses of Mindfulness in Anti Oppressive Pedagogies: Philosophy and Praxis.” Canadian Journal of Education 27, no. 4 (2002): 477–90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/1602246.

“Peluncuran Hasil Kajian 21 Tahun CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2001-2021,” n.d. https://www. youtube.com/watch?v=VDwqAdI5U4I.

Permana, Arya Made Bayu, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018.” Jurnal Kertha Wicara 10, no. 1 (2020): 17–28. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64548.

Permana, Arya Made, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 1 (2023): 221–34. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234.

Permata, Rima Vien, Siany Indria, and Adriana Grahani. “Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan.” PKn Progresif 13, no. 1 (2018): 116–33. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/pknp.v13i1.22484.

Puputan Pakel Committee, and Rukun Tani Sumberejo Pakel. Atas Nama Pakel. Banyuwangi: Puputan Pakel Committee, 2023.

Rahayu, Ruth Indiah. “Gerakan Perempuan Dan Tantangan Otoritarianisme.” Diskusi Publik Dan Pameran 21 Tahun Peringatan Mei ‘98, Perempuan Dan Gerakan Sosial Di Indonesia, 2019. https://komnasperempuan. go.id/uploadedFiles/webOld/file//Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98 Komnas Perempuan (16 Mei 2019, Gedung Juang).pdf.

Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” 11, no. 2 (2014): 233–55. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/4/8.

Rifqi Ridlo Phahlevy, Abdul Fatah Narwoko, Ahmad Bagus Aditia Sugianto, and Elha Zastis. Modul Pelatihan Paralegal: Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia. Sidoarjo: Umsida Press, 2017. https://doi. org/10.21070/2021/978-623-6081-17-4.

Rochman, Auliya. “Legal Aid Institutions as a State Solution for the Poor in Getting Legal Protection.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 211–22. https://doi.org/10.15294/ ijals.v2i2.38147.

Spencer, Metta. Foundations of Modern Sociology. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1982.

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, Ni Putu Noni Suharyanti, and I Made Nistra. “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di LBH-Apik Bali.” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 1 (2021): 16–33. https://journal.undiknas.ac.id/index. php/JAH/article/view/2894.

Sugiartha, I Nyoman Gede, and Cokorde Gede Swetasoma. “Eksistensi Paralegal Dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Tuwed Kabupaten Jembrana.” KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa 16, no. 2 (2022): 91–97. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ kw.16.2.2022.91-97.

Tampubolon, Marudut. Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat- Klien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tarigan, and Saudaranta. “Understanding Public Interest Lawyering In Indonesia Through The Indonesian Legal Aid Institute Foundation (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Past, Present, And Future.” Yonsei Law Journal 12, no. 1 (2022): 23–42. https://ils.yonsei.ac.kr/ils/journal/yonsei_law_ journal.do?mode=download&articleNo=147271&attachNo=126959.

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). “Laporan Penelitian Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019.” Jakarta, 2019. http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2019/10/ Laporan-OBH.pdf.

Tim Peneliti INFID. “Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender.” Infid, 2020. https://ijrs.or.id/ wp-content/uploads/2020/12/Laporan-Studi-Kuantitatif-INFID-IJRS.pdf.

Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2020): 539–52. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.539-552.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.

Utami, Nurani Ajeng Tri, and Hibnu Nugroho. “The Urgency of Paralegal Position in Law Enforcement in Indonesia Through the Provision of Legal Aid.” In Proceeding ICMA-SURE, The 5th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development, 167–75, 2023. https:// doi.org/10.20884/2.procicma.2023.2.1.7749.

Wiratraman, Herlambang P. “Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia.” Veritas Et Justitia 2, no. 2 (2016): 466–87. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2276.

Wiratraman, Herlambang P, and Faculty Law. “LEGAL AID MOVEMENT AND THE DEFENSE OF CONSTITUTIONALISM IN INDONESIA,” n.d., 80–96. https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/ VNU_123/94744/1/KY-0006.pdf.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

International Covenant on Civil and Political Rights


  Article Metric

Abstract this article has been read : 342 times
PDF (Bahasa Indonesia) file viewed/downloaded : 267 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Dyah Palupi Ayu Ningtyas, Dhia Al Uyun, Riana Susmayanti

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

                

Complete list


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic