Zero Overstaying: New Hope After the Birth of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections

Rizki Bagus Prasetio, Renny Waskita, Jody Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha

  Abstract


In practice, the release of detainees by law has not been optimal, and it results in overstaying. The authority of the head of the detention center to release detainees has diminished, leading to administrative procedures and coordination issues among law enforcers. This study addresses and analyzes the problem, exploring improvements following the enactment of Law 22 of 2022 on Corrections. Adopting a normative juridical research approach, it examines the extensive discretion granted by the Criminal Procedure Code to law enforcers, often prioritizing detention without considering alternatives. Inefficient coordination during detainee release, delays in responding to expiration notices, and non-compliant implementing regulations highlight system inefficiency. This causes hesitation in releasing detainees and discomfort with other law enforcement agencies. The Special Prison Planning Team and a stronger correctional system aim to promote collaboration and equal footing. Stricter regulations are necessary to protect detainees’ rights on release and provide tailored services.


  Keywords


Code of Criminal Procedure; Correctional Institution; Detention Center; Overstaying; Detainee.

  Full Text:

PDF PDF (Bahasa Indonesia)

  References


Afandi, Fachrizal. “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 28, no. 1 (2016): 93. https://doi.org/10.22146/jmh.15868.

Alfons, Matius. “37.080 Tahanan Overstay Rugikan Negara Rp 12 Miliar Per Bulan.” Detik News, 2019. https:// news.detik.com/berita/d-4475927/37080-tahanan-overstay-rugikan-negara-rp-12-miliar-per-bulan.

Anwar, Yesmil, and Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia). Bandung: Widya padjadjaran, 2011.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.

Barama, Michael. “MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN,” no. 8 (2016): 8–17.

Berutu, Edy Sunaryo. “Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia.” Lex Crimen VI, no. 6 (2017).

Center for Detention Studies. “Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying Di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.” Jakarta, 2011.

Coventry, Thea. “Pretrial Detention: Assessing European Union Competence under Article 82(2) TFEU.” New Journal of European Criminal Law 8, no. 1 (2017): 43–63. https://doi.org/10.1177/2032284417699291.

Devi Kartika Sari, Prija Djatmika, and Faizin Sulistio. “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya 5, no. 3 (2020): 248–53.

Dewi, Ni Made Liana. “Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka.” De’Jure: Jurnal Kajian Hukum 05 (2020).

Ebers, Martin, André Janssen, and Olaf Meyer. “Comparative Report.” European Perspectives on Producers’ Liability: Direct Producers’ Liability for Non-Conformity and the Sellers’ Right of Redress, no. December (2009): 3–73. https://doi.org/10.1515/9783866538627.

ECHR. EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (n.d.).

Eddyno, Supriyadi Widodo. “Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi & Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia.” Jakarta, 2017.

Eddyono, Supriyadi Widodo. Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 Dan Rekomendasi Di 2017. Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Edi Sumarsono dkk. “Desain Analisis Kebijakan Terhadap Isu Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ”Analisis Terhadap Pelaksanaan Pasal 6 AYAT [3] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum”.” Jakarta, 2022.

Farizi, Dizal Al. “Konsep Penahanan Dalam Sistem Hukum Indonesia” 3, no. 1 (2016): 27–56.

“Focus Group Discussion MAHKUMJAKPOL ‘Penanganan Masalah Overstaying Tahanan,’” n.d.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

———. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, M.Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Haryono, Haryono. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 613. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.613-632.

Has, Sanusi. Pengantar Penologi : Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana, 1976.

Hidayat, Rofiq. “Ini 11 Poin Penting Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru.” Hukum Online, 2022. https://www. hukumonline.com/berita/a/ini-11-poin-penting-substansi-uu-pemasyarakatan-terbaru-lt62c6d22f40ec8/.

Human Right Committe. General Comment No 35 International Covenant on Civil and Political Rights (2014).

Humas Kemenpolhukam. “Menko Polhukam: SPPT-TI Membuat Administrasi Penegakan Hukum Lebih Transparan Dan Akuntabel,” n.d. https://polkam.go.id/menko-polhukam-sppt-ti-membuat-administrasi-penegakan-hukum-lebih/.

Humas Pengadilan negeri Sei Rampah. “Pengadilan Negeri Sei Rampah Ikuti Sosialisasi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI),” n.d. https://pn-seirampah. go.id/.

ICCPR. General comment No. 35 on Article of 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life (n.d.).

Indonesia, Republik. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981).

———. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (n.d.).

Jhonny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2010.

Kemenkumham RI. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (n.d.).

Konstitusi, Mahkamah. PUTUSAN Nomor 018/PUU-IV/2006 (n.d.).

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Mengenal ‘Exclusionary Rules,’” 2014. https://bantuanhukum.or.id/ mengenal-exclusionary-rules/.

Linggama, Supramono. “PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA OLEH PENYIDIK MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1981.” Lex Crimen VII, no. 5 (2018): 112–18.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015 (n.d.).

———. “Tracking Perkara,” n.d. https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=7/ PUU-V/2007.

Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum. Prenadamedia Group, 2016.

Mardatillah, Aida. “Sejak MK Berdiri, Ini UU Yang Terbanyak Diuji Dan Dikabulkan,” 2018. https://www. hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-diuji-dan-dikabulkan/.

Markus Marselinus Soge, and Rikson Sitorus. “Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.” Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang- Undangan, no. 4 (2022): 12–26.

Novian, Rully, Supriyandi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus Napitupulu A.T, Syahrial Martanto Wiryawan, and Adhigama Budhiman Andre. Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Jakarta: Institue For Criminal Justice Reform, 2018. https://icjr.or.id/wp-content/ uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf.

Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford California: Stanord University Press, 1968.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Prenanda Group, 2014.

PRAHASSACITTA, VIDYA. “LAPAS, TERMINAL AKHIR SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERLUPAKAN.” Binus University, Business Law, 2018. https://business-law.binus.ac.id/2018/07/25/ lapas-terminal-akhir-sistem-peradilan-pidana-yang-terlupakan/.

Prayitno, KuatPuji. “RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 407–20. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.

Rahmawati, Maidina, and Girlie Lipsky Aneira Br Ginting. Reformasi Penahanan Dan Penghindaran Penahanan Bagi Pengguna Dan Pecandu Narkotika Dalam RKUHAP. Jakarta: Institue For Criminal Justice Reform, 2022. https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

———. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (n.d.).

Salamat Siregar, Padian Adi. “Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 175–88. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3175.

Simarmata, Berlian. “Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia.” Jurnal Mahkamah Konstitusi 7 No 3 (n.d.): 70–96.

———. “Menanti Pelaksanaan Penahanan Dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2016): 069. https://doi.org/10.31078/jk733.

Situmorang, Mosgan. “KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS DALAM RUU HUKUM ACARA PIDANA.” De Jure 18, no. 30 (2018): 433–44.

Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Di Indonesia Telah Diatur Dalam Instrumen Prosedur Formil Yang Telah Ditetapkan Oleh Negara . Atur.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 49, no. 1 (2015): 65.

United Nations. “Chapter 5: Human Rights and Arrest, Pre-Trial Detention and Administrative Detention.” Human Rights In The Administration Of Justice: A Manual On Human Rights For Judges, Presecutors And Lawyers, no. 9 (2003): pp. 159-212.

Wibowo, Ari. “Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Kuhap).” Jurnal Media Hukum 23, no. 2 (2017): 128–36. https://doi.org/10.18196/ jmh.2016.0074.128-136.

Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.


  Article Metric

Abstract this article has been read : 1138 times
PDF file viewed/downloaded : 13 times PDF (Bahasa Indonesia) file viewed/downloaded : 1103 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.111-134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Renny Waskita, Rizki Bagus Prasetio, Jodi Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

                

Complete list


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic