Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu

Ilham Yuli Isdiyanto; Deslaely Putranti

doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256

Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu

Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti

Abstract

Masyarakat Kampung Pitu masih memegang tradisi dan budaya asal usulnya hingga sekarang, bahkan jumlah Kepala Keluarga yang tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) juga masih bertahan hingga sekarang. Sebagai masyarakat tradisional yang khas, masyarakat Kampung Pitu memiliki berbagai macam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang disisi lain hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Regulasi di Indonesia mengatur perlindungan EBT melalui UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat menjadi perlindungan EBT masyarakat Kampung Pitu agar tetap lestari. Penelitian ini menjadi sangat penting karena tidak banyak masyarakat tradisional yang mempertahankan hak asal-usulnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang diperoleh secara daring serta analisa deskriptif-kualitatif. Hasilnya, masyarakat Kampung Pitu dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak identitas dan tradisional atas asal-usulnya sehingga harus dilindungi dalam pelestariannya. Walaupun tidak ada regulasi ataupun penetapan dari tingkat Pusat sampai Daerah terkait Kampung Pitu, namun Kampung Pitu sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda sehingga menjadi dasar perlindungan.

Keywords

perlindungan; Kampung Pitu; ekspresi budaya tradisional; perlindungan hukum.

Full Text:

PDF

References

Afrizal, A. “Tanggung Jawab Sosial Korporasi Dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17, no. 2 (2013): 37788.

Alia, M. Ikhsan, and H. Ilhamdi Taufik. “Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat.” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 1, no. 2 (2017): 1–25. http://dx.doi.org/10.25139/lex.v1i2.550.

Anderson, Benedict. Imagined Communities; Komunitas-Komunitas Terbayang. Edited by Omi Intan Naomi. III. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2008.

Arizona, Yance. Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. Palu, 2013. https://www.academia.edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional?auto=download.

Asri, Dyah Permata Budi. “Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 4 (2016): 612–632.

Atsar, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahu 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum 13, no. 2 (2017): 284.

Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.” Universitas Indonesia, 1990.

AW, Titah. “Mengunjungi Kampung Pitu, Desa Berbahaya Yang Cuma Bisa Dihuni Tujuh Keluarga Nglanggeran Gunung Kidul - VICE.” Vice.Com. Last modified 2019. Accessed January 26, 2020. https://www.vice.com/id_id/article/zmpkxe/kampung-pitu-nglanggeran-gunung-kidul-berbahaya.

Bakker, Anton, and Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Basuki, Udiyo. “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Al-Mazahib 5, no. 2 (2017): 321–344. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1424.

Benu, Esrah D N A. “Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat.” Jurnal Politicon 9, no. 1 (2020).

Bustani, Simona. “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan.” Jurnal Hukum Prioris 6, no. 3 (2018): 304–325.

Bustani,Simona. “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat.” Jurnal Hukum Prioris 2, no. 4 (2010). https://media.neliti.com/media/publications/81590-ID-urgensi-pengaturan-ekspresi-budaya-folkl.pdf.

Cahyad, Antonins. “Hukum Rakyat a’ La Friedrich Karl von Savigny.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 4 (2005): 386–406. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1466.

Ditwdb. “Kampung Pitu (1).” Https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/. Last modified 2019. Accessed July 6, 2020. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/kampung-pitu-1/.

Gayo, Ahyar Ari. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT Di KAB BENER MERIAH.” Izvestiya of Altai State University Journal 18, no. 3(101) (2018): 77.

Hatta, Mohammad. Demokrasi Kita. Djakarta: PT Pusaka Antara, 1966.

Isdiyanto, Ilham Yuli. Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Isdiyanto, Ilham Yuli, and Muhammad Nur. “Masa Depan Hukum Adat Di Indonesia.” In Hukum Dan Politik: Regulasi Yang Memuliakan Martabat Manusia, edited by Dwi Cipta, 77–98. Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa, 2020.

Jawardi. “Strategi Pengembangan Budaya Hukum.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 1 (2016): 77–93. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/23.

Kalolo, Julianto Jover Jotam. “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan.” Universitas Hasanuddin, 2018.

Kusnadi, Agus. “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2, no. 3 (2015): 564–580. http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/9457/4249.

Kusumadara, Afifah. “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 1 (2011): 20–41.

Maladi, Yanis. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 41, no. 3 (2011).

Mandasari, Zayanti. “Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi.” UII. Universitas Islam Indonesia, 2015. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8300/ZAYANTI MANDASARI - Program Pascasarjana Fakultas Hukum FIX.compressed.pdf?sequence=1.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 438–444. https://www.neliti.com/publications/4685/sinergitas-penyelenggaraan-pemerintahan-desa-pasca-pemberlakuan-uu-no-6-tahun-20.

Ni’matul, Huda. “Urgensi Pengaturan Desa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 158 (2017): 1–18. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/12075/6597.

P, Dian Lakshmi, Sri Wahyuni S, Aryanto Hendro S, Aldri Sanaky, and Anis Izdiha. “30 Karya Budaya DIY Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019.” Dinas Kebudayaan. Last modified 2019. Accessed July 1, 2020. https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/622-30-karya-budaya-diy-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2019.

Pertiwi, Puan. “Kampung Pitu Hanya Bisa Dihuni 7 Kepala Keluarga.” Puanpertiwi.Com. Last modified 2017. Accessed July 1, 2020. https://puanpertiwi.com/kampung-pitu-hanya-bisa-dihuni-7-kepala-keluarga/.

Pratiwi, Beta Desi, and V Indah Sri Pinasti. “Pariwisata Dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul).” Jurnal Pendidikan Sosiologi 1, no. 1 (2AD): 1–11.

Raffles. “Pengaturan, Dan Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia.” Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (2010). https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/206.

Ridwan, Benny. Ngabekten Dan Telaten: Studi Atas Upaya Masyarakat Muslim Rawa Pening Dalam Pelestarian Lingkungan. Salatiga, 2014.

Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 3 (2014): 372–379.

Sabandiah, Raithah Noor, and Endra Wijaya. “Diskriminasi Terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 3 (2018): 335. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/426/pdf.

Setiadi, David, and Aritsya Imswatama. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda.” Jurnal ADHUM 7, no. 2 (2017): 75–86. http://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/download/42/26.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Sudadi. “Misteri Kampung Pitu,Di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk, Gunungkidul.” Https://Www.Nglanggeran-Patuk.Desa.Id/. Last modified 2020. Accessed July 7, 2020. https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/first/artikel/1156-Misteri-Kampung-Pitu-di-Desa-Nglanggeran-Kecamatan-Patuk--Gunungkidul.

Sugiswati, Besse. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia” XVII, no. 1 (2012): 31–43. http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/92/84.

Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 1 (2018): 51.

Sumarno, Airs, and Edhy Widodo. Mutiara-Mutiara Majapahit. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.

Syamsudin, M. “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara.” JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 15, no. 3 (2008): 338–351. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/33/1839.

Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” Pandecta: Research Law Journal 10, no. 1 (2015): 1–13.

Umanailo, M. Chairul Basrun. “Eksistensi Waranggana Dalam Ritual Tayub.” OSF (2017). https://osf.io/zfsvy/.

United Nations. “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” United Nations2. New York: United Nations, 2007. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf.

Wulandari, Ervina, Annisa Fitri Nurkholidah, and Cahyani Solikhah. “Penguatan Nilai Budi Pekerti Melalui Tradisi Rasulan Gunung Kidul.” Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologii dan Antropologi 2, no. 1 (2018): 139–150. https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/download/20416/15846.

Article Metric

Abstract this article has been read : 4310 times
PDF file viewed/downloaded : 3189 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256