Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP

Marwandianto Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution

Abstract


Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat derograble, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.


Keywords


kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi; hak dasar

Full Text:

PDF

References


AJI Indonesia, and DRSP. Aliansi Jurnalis Independen, Kasus Pencemaran Nama, (AJI Indonesia Dan DRSP/USAID:2010). Jakarta: USAID, 2010.

ARTICLE19. Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Atas Reputasi. London: ARTICLE19, 2000.

ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional. Jakarta: ELSAM, 2010.

Handoko, Duwi. “KLASIFIKASI DEKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal HAM 10, no. 2 (2019): 145–160.

ICJR, and TIFA. Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia, ICJR, TIFA, Jakarta 2012. Jakarta: ICJR-TIFA, 2012.

Institute Criminal for Justice Reform. Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia. Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform, 2012.

Kemala, Ambaranie Nadia. “Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi.” Kompas.Com. Last modified 2018. Accessed March 31, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi.

Mahkamah Konstitusi RI. Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 Perkara 022/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis Dan 137 KUHP Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden R.I Terhadap UUD 1945, Jakarta 06 Desember 2006. Republik Indonesia, 2006.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Benny Handoko Alias Benhan. (2013).

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik.” Last modified 2013. Accessed January 25, 2020. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik.

Qulub, Siti Tatmainul. “Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 248–267 (2018).

Rahmanto, Tonny Yuri. “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,.” Jurnal HAM 7, no. 1 (2016).

Silva, Diego Steven, and Maxwell J Smith. “Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles.” Health and Human Rights Journal 17, no. 1 (2015): 52–57.

Situmorang, Victorio H. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 57–68.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan,Pamong Pradja, Dsb. Bogor: Politeia, 1971.

Staples, Clara. “Freedom of Speech in Indonesian Press:International Human Rights Perspective.” Brawijaya Law Journal 3, no. 1 (2016): 41–59.

UNESCO. Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi. Paris: UNESCO, 2003.

Data Wawancara Dengan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Pada 21 Oktober 2015. Jakarta, 2015.

Wawancara Dengan Hakim Cepi Iskandar Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 21 Oktober 2015. Jakarta, 2015.

Wawancara Dengan Hakim Ham Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Binsar Gultom, S.E., S.H., M.H. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 20 Oktober 2015. Jakarta, 2015.

Wawancara Dengan Muhammad Rizaldi, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Pada 22 Oktober 2015. Depok, 2015.

Wawancara Dengan Supriadi W. Eddyono (Direktur Institute for Criminal Justice Reform/ICJR) Pada 28 Oktober 2015. Jakarta, 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal HAM Indexed by :

   


Jurnal HAM Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License