Email this article Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa
Abstract
Diberlakukannya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) bagi media massa cetak, media massa online/siber dan media masa terestrial pada tanggal 9 Februari 2019¸ media massa di Indonesia mengalami perubahan dalam hal hukum pers menyangkut hak-hak anak terkait batas usia anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak-hak anak melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa. Undang-Undang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, media massa online/siber di Indonesia dalam kaitannya dengan kebebasan pers yang diakomodir dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan data-data secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, online/siber dan terestrial di Indonesia memiliki konsekuensi bahwa Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai lex specialis dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Ecip, S.Sinansari. “UU Pers, ‘Lex Specialis’ atau bukan?” Surat Kabar Kompas. Jakarta, 2005.
Halik, Abdul. Komunikasi Massa. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Gawi, Gabriel, Akhirul Aminulloh dan Ellen Meianzi Yasak, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 6 No.1, (2017): 19-.27.
Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 15–30.
Kurniawan, M. Beni. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak.” Jurnal HAM 8, no. 1 (2017): 67–78.
Kusumawardani, Qur’ani Dewi “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online (Legal Protection for Internet Users Against Web Contents with Clickbait on Online Media)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 No. 1 (2019): 11-30
Mareta, Josefhin. “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan).” Jurnal HAM 7, no. 2 (2016): 141–155.
Maryani, Eni. “Developing Social Solidarity through Digital Media.” Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 3, no. 1 (2018): 12–17.
Maskur, Muhammad Azil. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia.” Pandecta : Research Law Journal 7, no. 2 (2012).
Meyrina, Rr. Susana Andi, “Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17 No. 1 (2017): 92-107.
Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161–174.
Nurlatifah, Mufti. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital, Profetik.” Jurnal Komunikasi 11, no. 1 (2018).
Pardede, Marulak, “Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17 No. 1 (2017): 13-28.
Primawardani, Yuliana dan Rianto Kurniawan, Arief “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17 No. 4 (2017): 411-427.
Ramos, Rex Mervin P, dan Rene D Estember. “Digital Terrestrial TV in Philippines: What is in for the media consumer?” In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 1857. Bandung, 2018.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014.
———. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 1999.
———. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Republik Indonesia, 2012.
Sahputra, Dedi. Komunikasi Politik Partai Politik Islam. Yogyakarta: Orbit, 2016.
———. Politik Dan Media Massa Dalam Dinamikanya Dengan Pendapat Umum, Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Dan Civil Society. Jakarta: PWI Pusat, 2019.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Tarigan, Rose Emmaria. “Determination of Adolescent Worldview - Combating Negative Influence of Social Media.” Jurnal Komunikasi ISKI 2, no. 1 (2017).
UNICEF. The States of the World’s Children: Special Edition, 2009.
Kode Etik Jurnalistik, n.d.
Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran., n.d.
Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, n.d.
Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dari Penambahan Uji Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan., 2018.
Wawancara dengan Kamsul Hasan, Satuan Tugas (Satgas) Dewan Pers, dan Ketua Komisi Komptensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat.
Article Metric
Abstract this article has been read : 2646 timesPDF file viewed/downloaded : 3039 times
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Dedi Sahputra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal HAM Indexed by :
