Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir

Yulita Dwi Pratiwi

  Abstract


Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.

  Keywords


hak asasi manusia; pengaturan P2GP/FGM; perbandingan hukum; transplantasi hukum

  Full Text:

PDF

  References


Too Many. “FGM in Egypt.” Country profile, no. April (2017).

Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri. “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 1–18.

Amnesty International. “Amnesty International Public Statement, Indonesia: Government Regulation on Female Circumcision Must Be Repealed.” Last modified 2011. Accessed January 17, 2022. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa210152011en.pdf.

Amos, Abraham. Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi). Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Transplantasi Hukum Di Negara-” 1, no. 1 (2021): 19–31.

Ariesta, Putri Septyaning Rahayu. “Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Reproduksi Kuasa Dalam Praktik Sunat Anak Perempuan Dalam Perspektif Gender).” Universitas Airlangga, 2018.

Assembly, The General. “Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2012 67/146. Intensifying Global.” United Nations. Last modified 2012. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146.

Ceunfin, Frans. Hak-Hak Asasi Manusia, Aneka Suara & Pandangan. Yogyakarta: Ledalero, 2006.

Dewi H. Susilastuti, Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, Sri Purwatiningsih. Pemotongan/Perlukaan Genetalia Perempuan (P2GP) / Sunat Perempuan: Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas. Yogyakarta, 2017.

Fadjar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Hoecke, Mark Van. “Methodology of Comparative Legal Research, Law and Method.” Boom juridisch (n.d.).

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan Dan Perlukaan Genitalian Perempuan (P2GP). Jakarta, 2018.

Indonesia, VoA. “Sunat Perempuan: Praktik Purba Yang Dilestarikan Tanpa Alasan.” Last modified 2020. Accessed January 14, 2022. https://www.voaindonesia.com/a/sunat-perempuan-praktik-purba-yang-dilestarikan-tanpa-alasan/5276429.html.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Johanna Debora Imelda, Djamilah, Reni Kartikawati, Anggoro Yudo Mahendro, Sari Damar Ratri. Elimination of Female Genital Circumcision in Indonesian Trasition Society: Revealing a Hope, 2016. https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2925/6258#figures.

Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 726.

Khosla, Rajat, Joya Banerjee, Doris Chou, Lale Say, and Susana T Fried. “Gender Equality and Human Rights Approaches to Female Genital Mutilation : A Review of International Human Rights Norms and Standards” (2017): 1–9.

Kimani, Samuel, Jacinta Muteshi, and Carolyne Njue. Health Impacts of FGM/C: A Synthesis of the Evidence,” Evidence to End FGM/C Programme: Research to Help Girls and Women Thrive. New York, 2016. http://www.popcouncil.org/EvidencetoEndFGM-C%0D.

Komnas Perempuan. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Vol. 1, 2021. https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf.

Lukito, Ratna. Perbandingan Hukum Perdebatan Teori Dan Metode. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan. “Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan: Menjamin Keamanan Dan Perlindungan Sistem R.” Last modified 2011. Accessed January 17, 2022. https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/071415-permenkes-nomor-1636-tahun-2010-tentang-sunat-perempuan-menjamin-keamanan-dan-perlindungan-sistem-reproduksi-perempuan#.

Mediawati, Noor Fatimah. “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 1 (2013): 51–52.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muhammad, Husein. “Khitan Perempuan Untuk Apa.” In Webinar SWOP 2020: Pencegahan FGM/C (P2GP) Di Indonesia, 12–14, 2020.

———. Perempuan, Islam Dan Negara: Pergulatan Identitas Dan Entitas. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.

Muhdlor, A Zuhdi. “Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global the Study of Politic of Law Against the Adoption of Law in Global Era.” Hukum dan Peradilan 5 (2016): 195–208.

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

Mulati, Erna. “Sunat Perempuan/FGM Pemotongan Dan Pelukaan Genital Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021).

Neumayer, Eric. “Qualified Ratification: Explaining Reservations to International Human Rights Treaties.” The Journal of Legal Studies (2007): 397–420.

Novarin, Adam Salsa, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy. “Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia.” Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 487.

Odeku, Kola, Symphorosa Rembe, and Joel Anwo. “Female Genital Mutilation: A Human Rights Perspective.” Journal of Psychology in Africa 19, no. 1 (2009): 55–61.

Oetari, Cut Riani. “Peran World Health Organization (WHO) Mengatasi Female Genital Mutilation (FGM) Di Mesir Tahun 2008-2012.” Jom FISIP 3, no. 1 (2016): 8.

Organization, World Health. “Female Genital Mutilation.” World Health Organization.

Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, and Republik Indonesia. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf.

Pratiwi, Yulita Dwi. “Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Novum 3, no. 2 (2016): 139–150.

Project, Comparative Constitutions. “Egypt’ s Constitution of 2014” (2015): 1–65.

Purwadi, Hari. “Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal.” Jurnal Yustitia 4, no. 1 (2015): 75.

Ras, Berhane. Legislation to Address The Issue of Female Genital Mutilation (FGM). United Nations, 2009.

Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.

Rhona K. M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Rachcim, Satya Ariananto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Y, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wijayanti, Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia. I. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2014): 141–152.

Rights, Center for Reproductive. Female Genital Mutilation A Matter of Human Rights. New York, 2006.

Riwanto, Agus. Sejarah Hukum: Konsep, Teori Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum. 1st ed. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.

Rofiq, Ainur. “Khitan Perempuan Dalam Prespektif Agama Islam.” In Kertas Konsep Pencegahan Dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP), 59. I. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019.

Van Rossem, Ronan, and Dominique Meekers. “The Decline of FGM in Egypt since 1987: A Cohort Analysis of the Egypt Demographic and Health Surveys.” BMC Women’s Health 20, no. 1 (2020): 1–11.

Sen, Anjali. “Remarks of UNFPA Indonesia Representative Anjali Sen at the 2020 State Of The World Population (SWOP) Report Launch Webinar With Kemenpppa (MOWECP).” In Webinar on FGM/C, 1, 2020.

Sitompul, Ahmad Fauzi dan Asril. Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapamn Di Indonesia. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.

———. Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.

Suraiya, Ratna. “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia).” Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2019): 65.

Toubia, Nahid. Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women (RAINBO). United Kingdom: Zed Books, 2000.

Valderrama, Irma Johanna Mosquera. “Comparative Law, Legal Transplants and Legal Change.” Legal Transplants And Comparative Law, no. Desember (2004): 265.

Women, UN. “Global Database on Violence Against Women.” UN Women.

Article 242-Bis Penal Code Diubah Law No.126 of 2008. Egypt, n.d.

“Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved.” Last modified 2021. https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-02-24/egypt-draft-law-enhancing-criminal-penalties-against-female-genital-mutilation-approved/.

“Egypt: Draft Law Enhancing Criminal Penalties against Female Genital Mutilation Approved.”

“Egypt: Egyptian Cabinet Approves Bill Harshening Penalty for Female Genital Mutilation.” Last modified 2021. https://egyptindependent.com/egyptian-cabinet-approves-bill-harshening-penalty-for-female-genital-mutilation/.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Indonesia, 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan. Indonesia, 2014.

“Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Last modified 2019. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019.


  Article Metrics

Abstract This article has been read : 152 times
PDF file viewed/downloaded : 104 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal HAM Indexed by :

   


Jurnal HAM Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License