Perbandingan Konsep Pemilihan Jabatan Publik BPK Atau SAI di Beberapa Negara untuk Mewujudkan BPK yang Independen

Widhya Mahendra Putra

Abstract


Menurut peraturan perundang-undangan, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan oleh DPR dengan memperhatikan pandangan DPD yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Musyawarah. Sementara itu, pengaturan di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa BPK harus menjadi lembaga negara yang mandiri. Keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif yang secara tunggal menentukan pimpinan BPK, dinilai sarat akan kepentingan politis dan mempengaruhi independensi atau kemandirian BPK. Studi ini meneliti bagaimana kewenangan DPR yang seharusnya dalam proses pemilihan pejabat publik lembaga negara dan membandingkan proses pemilihan pimpinan supreme audit institution (BPK) di 20 negara. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis-normatif dengan mengacu pada hukum dan peraturan di Indonesia dan konstitusi negara-negara yang diperbandingkan. Analisis makalah ini memiliki ruang lingkup perbandingan terkait dengan konsep pemilihan pimpinan BPK dan keterlibatan lembaga-lembaga tinggi negara dalam pemilihan pimpinan BPK tersebut. Hasil dari perbandingan menunjukkan, pemilihan pimpinan BPK memerlukan lebih dari satu lembaga negara untuk menjalankan prinsip check and balances antar lembaga dan menjaga kemandirian lembaga audit suatu negara. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menunjuk pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia di masa depan.


Keywords


DPR; pimpinan BPK; kemandirian; perbandingan supreme audit institution

Full Text:

PDF

References


Act 98/97 on Organisation and Procedural Law of the Court of Auditors (Republic of Argentina).

Act Consolidation of Consolidating Act No. 3 of 7 January 1997 as amended by Act No. 590 of 13 June 2006 as amended by Act No. 1272 of 21 December 2011 (Sweden).

Asshidiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2010.

Bank, World. “Features and Functions of Supreme Audit Institutions.” Premnotes Public Sector 59 (2001).

China (People’s Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2004.

Egypt's Constitution of 2014.

GAO act tahun 1980 (United States of America).

Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. Jakarta, 2005.

Intosai. “No Title.” Last modified 2016. http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/Commonwealth_Making_SAI_independence_a_reality.pdf.

Law 2/1982 Organic Court of Audit (Spain).

Madril, Oce. “Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.” Koran Tempo, 2013.

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. “Kekuasaan DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal De jure Kemenkumham 18 Nomor 1 (2018).

Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015.

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Republik Indonesia, 2014.

Putra, Widhya Mahendra. Analisis Kewenangan DPR Dalam Pemilihan Pimpinan BPK Guna Mewujudkan Kemandirian BPK (Studi Perbandingan Dengan Supreme Audit Institution Di Beberapa Negara). Jakarta, 2018.

Riyadi, Mochamad Taufik. “Peninjauan Ulang Kewenangan DPR Dalam Seleksi Pengisian Jabatan Publik,” 2015.

Simanjuntak, Dumaria. “Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 47 47 No. 2 (2017).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan.3. Jakarta: UI Press, 1986.

Sunarto. “Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45 No (2016): 160.

The 1987 Constitution of The Republic of The Philippines, 1987

The Constitution of Argentina.

The Constitution of Brazil.

The Constitution of Kenya, 2010.

The Constitution of Netherland.

The Constitution of Polandia.

The Constitution of Singapore.

The Constitution of South Korea.

The Constitution Of The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka.

The Constitution Of The Russian Federation with Amendments.

Final Constitution of the Republic of Vietnam

Tunisia's Constitution Amendment of 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang No. 17 Tentang MPR, DPR dan DPD Tahun 2014. Republik Indonesia, 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, 1999.

“Badan Pemeriksa Keuangan.” Last modified 2018. http://e-journal.uajy.ac.id/6942/3/ MIH201802.pdf, akses 3 Mei 2018.

“No Title.” http://www.arsxm.org/EN/About/Organization/Documents/LandsverordeningAlgemeneRekenkamer_EN_final_111111 comments JDM 201211.pdf, akses 12 November 2018 .




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.385-403

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

 


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License