Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata

Dwi Handayani

Abstract


Fenomena ketidakadilan yang muncul saat ini tidak terlepas dari adanya putusan perkara perdata kurang mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara di pengadilan, sehingga dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum pihak-pihak. Prinsip audi et alteram partem merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi dasar filosofi prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata?. Berjenis penelitian hukum Normatif, dan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, dasar filosofi prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata bermakna: adanya keseimbangan hak, persamaan kesempatan untuk memperoleh keadilan sesuai fitrah manusia. Dengan beranjak dari adanya putusan yang tidak menerapkan atau mengesampingkan prinsip audi et alteram partem antara lain, keterangan salah satu pihak tidak dimasukkan dalam putusan bahkan dikesampingkan (tidak didengar) sebagai akibat dari tidak terikatnya hakim pada keterangan saksi/ahli karena hal ini merupakan kewenangan hakim. Prinsip hukum menjadi dasar suatu aturan hukum. Untuk meminimalkan penyimpangan prinsip audi et alteram partem, seyogyanya segera diatur dalam UU Hukum Acara Perdata baru (menambahkan pasal pada UU Kekuasaan Kehakiman).


Keywords


dasar filosofis; audi alteram partem; perdata.

Full Text:

PDF

References


Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2012.

Almitra, Iffah. “Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR).” Verstek: Jurnal Hukum Acara 1, no. 3 (2013): 13–23.

Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Depok: RajaGrafindo Persada, 2011.

Arsalan, Haikal. “Reformasi hukum dan HAM dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 39–49.

Atalim, Stanislaus. Penerapan asas peradilan dari the rule of law ke the rule of justice. Diedit oleh Amad Sudiro. 1 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Atmadja, I, dan Dewa Gede. Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013.

Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Diedit oleh Bryan A. Garner. Sixth edit. St. Paul Minn: West Publishing co, 1990.

Black, Henry Campbell, Bryan A Garner, Becky R McDaniel, David W Schultz, dan West Publishing Company. Black’s law dictionary. Vol. 196. St. Paul: West Group, 1999.

Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. London: Gerald Duckworth & Co.Ltd., 1997.

Fakhriah, Efa Laela. Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia. Bandung: Keni Media, 2015.

Faturochman. “Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi.” Buletin Psikologi, Tahun VII, 1999.

Firdaus, Sunny Ummul, dan dkk. “Peran Dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional.” Jurnal Penelitian Hukum de Jure 20, no. 1 (2020): 1–10.

Hernoko, Agus Yudha. “Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.” Universitas Airlangga, Disertasi, 2007.

Hidayat, Asep Syarifuddin. “Penerapan asas audi alteram et partem pada perkara judicial review di Mahkamah Agung.” Mizan: Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2019): 37–50.

Jawardi. “Strategi Pengembangan Budaya Hukum.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 1 (2016): 77–93.

Kamil, Ahmad, dan M Fauzan. Ke arah pembaruan hukum acara perdata dalam sema dan perma. Jakarta: Kencana, 2008.

Khozim, M. The Concept of Law. Bandung: Nusa Media, 2011.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

MacCormick, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Makarao, Moh Taufik. Pokok-pokok hukum acara perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Molan, Benyamen. “Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik.” Ringkasan Jurnal Etika Sosial 16, no. 2 (2012): 255–285.

Nugroho, Dedy Muchty. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik.” Qistie: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2017): 9–25.

Panggabean, Henry P. Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR. I. Bandung: Penerbit Alumni, 2015.

Pitlo, A, dan M Isa Arief. Pembuktian dan Daluwarsa: menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Bogor: Penerbit PT Intermasa, 1986.

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sasongko, Hari, dan Ahmad Rifai. Perbandingan HIR dengan RBG. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sidharta, B Arief. Refleksi tentang Hukum. Diedit oleh Dr.Mr.JJ.H.Bruggink. Bandung: Citra Aditya, 2011.

———. Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu. III. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Simamora, Yohanes Sogar. “Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.” Universitas Airlangga, Disertasi, 2005.

Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet XV. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2002.

Sundari, Elisabeth. “Modifikasi prosedur class action di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Disertasi, 2010.

Wantu, FenceM. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 479–489.

Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

 


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License