Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Ahmad Jazuli

Abstract


Dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penciptaan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum kewenangan, pembentukan, asas dan pengujian pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus mempertimbangkan kriteria sebagaimana diatur pada pasal 70 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Dengan tersedianya tenaga profesional di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum merupakan jaminan dalam upaya mendukung pembangunan hukum berkelanjutan; mewujudkan supremasi hukum; membangun masyarakat cerdas hukum; pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum; dan meningkatkan pencegahan korupsi.


Keywords


pembentukan; dokumentalis hukum; hukum nasional.

Full Text:

PDF

References


Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Fungsional Dokumentalis Hukum. Jakarta, 2015.

Fitriani, Dian Novita. “Kajian Tentang Oral Document.” Indonesia, 2018.

M.L.S, Yasmon. “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Dokumentalis Hukum.” Jakarta, 2018.

Mashur59. “Dokumen Dan Kearsipan.” Last modified 2013. Accessed July 2, 2019. http://mashur59.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_7097.html.

Purnomo, Bambang. “Kerjasama Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (Suatu Pemikiran).” Dokumentasi dan Informasi 22 No. 3–4 (1997): 14–17.

Rafni, Al. “Pelaksanaan Nagari Binaan Pilot Proyek Di Nagari-Nagari Sumatera Barat.” Demokrasi 10, no. 1 (2011): 1–18.

Rumani, Sri. “Dokumentasi, Kearsipan, Informasi, Dan Perpustakaan.” Srirumani.Wordpress.Com. Last modified 2009. Accessed July 2, 2019. https://srirumani.wordpress.com/2009/06/13/21/.

Simatupang, Taufik H. “Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsionalis Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan HAM RI.” Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 1–14.

Sudarsono, Blasius. Menuju Era Baru Dokumentasi. Indonesia: LIPI Press, 2016.

Sulistyorini, Dyah. “Pahami Dokumentasi Untuk Kembangkan Pengetahuan.” Antaranews.Com. Last modified 2017. Accessed July 2, 2019. https://www.antaranews.com/berita/612056/pahami-dokumentasi-untuk-kembangkan-pengetahuan.

Wardani, Lilis, and Jawade Hafidz. “Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 2 (2017): 265–270.

“Kamus Istilah Perpustakaan: Search Results for Dokumentalis.”

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Republik Indonesia, 2013.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019. Republik Indonesia, n.d.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Republik Indonesia, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Republik Indonesia, 2010.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Republik Indonesia, 2012.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Republik Indonesia, n.d.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.185-200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

 


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License