Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online

Aan Aswari

doi:10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274

Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online

Aan Aswari

Abstract

Teknologi transaksi ikut menyediakan sebuah tempat yang spesifik bagi para pihak untuk melakukan transaksi, sehingga dalam perkembangan pemanfaatannya mendorong signifikat pengguna yang terbukti semakin meningkat. Peningkatan bertransaksi online diikuti dengan pertumbuhan sengketa transaksi online, khusus dalam kajian ini menggambarkan sebuah sistem rumit pada sebuah telepon selular bekas, yang ditransaksikan dalam sebuah sistem yang rumit pula, yaitu secara online. Fenomena tersebut menghadirkan permasalahan terkait penyelesaian sengketa transaksi elektronik telepon seluler bekas secara online oleh administrator yang juga berperan sebagai mediator dapat memenuhi eskpektasi kepuasan para pihak, yang bertujuan untuk mengukur secara kualitatif terkait representasi tujuan hukum mengakomodir perbuatan hukum ini. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan socio legal research ini, mendeskripsikan tentang: (1)Pola penyelesaian sengketa para pihak bersama mediator online, dan (2) Kepuasan konsumen yang diperoleh dari penyelesaian sengketa transaksi online. Akhirnya disimpulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masih menimbulkan rasa kecewa bahkan kerugian bagi salah satu pihak akibat peran ganda administrator sekaligus mediator online, disarankan agar mediator online melewati proses pembentukan dan rekrutmen sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hasil yang dilahirkan oleh mediator profesional dapat melahirkan hukum yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum.

Keywords

Peran Ganda, Administrator, Mediator, Transaksi, Online

Full Text:

PDF

References

Buku

Dellyana, S. Konsep Penegakan Hukum.

Yogyakarta: Liberty, 1988.

Faisal, Memahami Hukum Progresif.

Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Makarim, E. Pengantar Hukum Telematika.

Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Makarim, E.Kompilasi hukum telematika. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.

Nurul Qamar, dkk.Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Yogyakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Nurul Qamar, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Farah Syah Reza. Logika hukum.Makassar: CV Social Politic Genius, 2017.

Pasamai, S.Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.

Rahman, S & Qamar,N. Etika Profesi Hukum.

Makassar: Pustaka Refleksi, 2014.

Soekanto, S. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding

Anwar, R., & Adidarma, W., ”Pengaruh Kepercayaan Dan Risiko Pada Minat Beli Belanja Online”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14 No.2, 2016.

Aswari, A., Buana, A. P., & Rezah, F. S.,“Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.20 No.1, 2018.

Aswari, A., “Hakikat Perwujudan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Telepon Selular Melalui Media Elektronik”. Disertasi, 2017

Aswari, A., Pasamai, S., Qamar, N., & Abbas, I, “Legal Security On Cellphone Trading Through Electronic Media In Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.17 No.2, 2017.DOI:http://dx.doi.org/10.20884/1. jdh.2017.17.2.800

Ayuk Tri Buti Apsari, N., & Rudy,

D,“Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online Di Luar Pengadilan”. Kertha Semaya. Retrieved, 2018.

Buana, A. P. “Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor

Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar”. Jurnal HAM, Vol.8 No.2, 2017.

Endah, N. “Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Internasional”. (Doctoral Dissertation, Perpustakaan), 2017. http://repository.unpas.

ac.id/27313/ diakses 4 April 2018.

Hakiki, A. A., Wijayanti, A., & Kharismasari,

R. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”. Justitia Jurnal Hukum.Vol.1 No.1,2017. DOI: http://dx.doi.org/10.30651/justitia. v1i1.596

Lukito I. Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 2017 Nov 22;11(3):349-

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ kebijakan.2017.V11.349-367

Makarim E. Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce) di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. 2014 Sep 26;44(3):314-337.DOI: http://dx.doi. org/10.21143/jhp.vol44.no3.25

Nugroho TW. Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 2017 Feb 13;10(3):279-296. DOI: http://dx.doi. org/10.30641/kebijakan.2017.V11.349- 367

Purwanto, A. B. “Analisis Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Usaha Elektronik di Kota Semarang”. Fokus Ekonomi.Vol.2 No.2, 2007.

Purwanto, A. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Asean”. (Doctoral Dissertation, Perpustakaan), 2018. http://repository.unpas.

ac.id/34007/. Diakses, 2 Mei 2018.

Putra, A. H. P. K., Said, S., & Hasan, S. “Pengaruh Karakteristik Toko dan Produk bagi Konsumen di Indonesia terhadap Pembelian Impulsif”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.5 No.2, 2017.

Sitompul, M. G., Syaifuddin, M., & Yahanan,

A. “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia”. Jurnal Renaissance. Vol.1 No.2, 2016.

Sitompul SD, Siregar J. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus di Bpsk Kota Medan). Jurnal Mercatoria. Aug 28; Vol.7 No.2:208- 21. 2017http://dx.doi.org/10.31289/ mercatoria.v7i2.671

Sidik, S. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”. Jurnal Ilmiah Widya. Vol.4 No.2,2013.

Simamora V. Pengaruh Keunikan Kapabilitas dan Turbulensi Lingkungan Terhadap Strategi Korporasi dan Dampaknya Pada Kinerja Universitas (studi tentang universitas di kopertis wilayah III Jakarta). Journal of business studies. Apr 25; Vol.1 No.2, 2016

Sugara, A., & Dewantara, R. Y. “Analisis Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi pada Konsumen “Z”)”. Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.52 No.1, 2017.

Sutiyoso, B. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia”. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.20 No.2, 2008.

Sutrisno, N. “Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional Trend Lex Mercatoria”. UNISIA, (26),2016.https:// doi.org/10.20885/unisia.v0i26.5450

Suhari, Y. “Kepercayaan Terhadap Internet Serta Pengaruhnya Pada Pencarian Informasi Dan Keingingan Membeli Secara Online”. Jurnal Dinamika Informatika.Vol.3 No.1, 2011.

Utama, M. “Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Simbur Cahaya.Vol.15 No.42, 2010.

VNS Lestari, et.al,. “Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution asDecision Support Method for Determining Employee Performance of Sales Section”.International Journal of Engineering & Technology, Vol.7 NO.2.14, 2018.

Wantu, F., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. Jurnal Dinamika Hukum.Vol.12 No.3, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan terhadap

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001

Sumber Lain

Asshiddiqie, J., 2016. Penegakan Hukum. http://www.jimly.com/makalah/ namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (diakses 10 Oktober 2017)

https://indonesiabaik.id/infografis/tren- belanja-online-warganet-indonesia (diakses, 29 Mei 2018)

Article Metric

Abstract this article has been read : 1113 times
PDF file viewed/downloaded : 783 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274