Email this article Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
Abstract
Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, Pertama, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provindi Gorontalo: Kedua faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. Kedua, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timpang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 488-505.
Ayu Desiana, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance, Jurnam Manajemen Pemerintahan, Vol. I No. I Juni 2014.
Juanda Nawawi, Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012.
Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347.
Roosje Kalangi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum Vol. 2 No. 1, 2015
https://www.gorontaloprov.go.id/informasi/berita/prov-gorontalo/pemprov-komit-terapkan-siransija,-cegah-korupsi di Akses pada tanggal 21 November 2017 jam 13.20 wita
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
https://gorontaloprov.go.id/informasi/berita/prov-gorontalo/kinerja-asn-provinsi-gorontalo-diukur-dengan-siransija di Akses pada tanggal 21 November 2017 jam 10.37
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 11, Bagian IV, Tim Pelopor Revolus Mental
Peratura Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 2 Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu Kewajiban
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016, Bagian III Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Siransija
Article Metric
Abstract this article has been read : 1394 timesPDF file viewed/downloaded : 1168 times
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Roy Marten Moonti, Nurwita Ismail, Julia Kristi Karepoan, Hardianto Djanggih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :
