Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

  Abstract

Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanya
terdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghuni
dan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melalui
unit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakan
serta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan
akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasi
kebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan
unit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belum
optimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenaga
medis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas dengan
jenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memiliki
prosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatif
pilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungan
sumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unit
kerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga,
monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya,
maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertama
dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.