Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Nuzulia Kumala Sari, Galuh Kumala Puspaningrum, Saudatus Zahro

  Abstract


Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.


  Keywords


Paten; Penghapusan; Surat Edaran

  Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

  References


Ardani, Alif Muhammad. “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya.” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 147–68. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168.

Ashibi, Aditia Meiriza, Fajar Andriyani, Lukman Fajar, dan Upendi. “Penghapusan Paten Yang Cacat Hukum (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020).” Jurnal IKAMAKUM 1, no. 02 (2021): 570–94.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Demmassabu, Valentino M. “Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” Lex Privatum V, no. 2 (2017): 101–6.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Buku Pengadilan Niaga Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Panduan Pemeliharaan Paten. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021.

Esthi, Anggritha. “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi.” Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan) 1, no. 1 (2018): 116–35.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. Sleman: Deepublish, 2020.

Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 138–53.

Julyano, Mario, dan Sulistyawan Aditya Yuli. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” Jurnal Crepido 01, no. 01 (2019): 13–22.

M. Hadjon, Philipus, R.Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M. Stroink. Pengantar Hukum Administrasi Negara. 14 ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2022.

Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda.” Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4, no. 2 (2019): 298–321.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 15 ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi. “Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia.” Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 1–14.

Purwaningsih, Endang. Paten Dan Merek. Malang: Setara Press, 2020.

“Putusan Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019,” 2019.

“Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020,” 2020.

Ramadhani, Moza, Muhammad Amirulloh, dan Pupung Faisal. “Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan.” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021): 51–59. https://doi.org/10.26905/ idjch.v12i1.4717.

Solechan. “Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” Adminitrative Law & Gover nance Journal 2, no. 3 (2019): 541–57.

Sugito, Elisa, dan Erwin Syahruddin. “Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia.” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 16–23.

Sulaiman, Abdullah. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta & YPPSDM, 2019.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Triana, Nita. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi). Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Widiyanto, Hari, dan Waluyo Sudarmaji. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” Jurist-Diction 6, no. 1 (2023): 191–214.


  Article Metric

Abstract this article has been read : 50 times
PDF (Bahasa Indonesia) file viewed/downloaded : 32 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.87-102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Nuzulia Kumala Sari, Galuh Puspaningrum, Saudatus Zahro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

                

Complete list


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic