Implementation of Regulatory Policy in Government Agency

Edward James Sinaga

  Abstract


 

Legal reform is a necessity. Regulatory arrangement is one aspect of the legal reform program within the framework of national legal development. Regulation is the solution and foundation of law enforcement and government policies, thereby creating legal certainty and order and providing benefits to the community. However, regulation is an obstacle to development due to overlapping regulations, hyper regulations, conflicts of interest and authority. It can be seen that there is a judicial review of existing laws in the Constitutional Court and 1,765 regional regulations have been canceled. The legal reform program is carried out based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform concerning the Road Map for Bureaucratic Reform 2020-2024. The regulation mandates the need to create a Legal Reform Index to measure the success of Legal Reform. This research was conducted to provide an overview of regulations and the formation of regulations as well as the implementation of regulatory policies for Government Agencies. This research is juridical-empirical and used a qualitative approach. From the results of this study, it was found that there are regulations in Indonesia that require amalgamation, simplification, and revocation. Considering this situation, legal reform is needed. This determination is seen from the Legal Reform Index. Policy Measurement of the legal reform index is useful for ensuring the quality of good laws and regulations following the principles, rules and objectives of the ideal formation and arrangement of laws and regulations.

 

 


  Keywords


legal reform; regulatory arrangement; success variable

  Full Text:

PDF

  References


Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15 (2021): 149–164.

Akmal, Diya Ul. “Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18 (2021).

Ardiputra, Muhammad Agung. “No Title” (n.d.).

Arinanto, Satya. “Reformasi Hukum, Demokratisasi, Dan Hak Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 28 (1998).

Bappenas. Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Terib, 2015.

———. “Strategi Nasional Reformasi Regulasi"Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana Dan Terib” (2015).

Chandranegara, Ibnu Sina. “Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (2019): 435–457.

Firdaus, Insan. “Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.” De Jure 21 (2021): 141–160.

Ginting, Eriko Fahri, and Dian Agung Wicaksono. “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14 (2020): 403–418.

Harian Kompas. “Ini Fokus Jokowi Dalam Reformasi Hukum Jilid II.” Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/01/17/17104581/Ini.Fokus.Jokowi.Dalam.Reformasi.Hukum.Jilid.Ii.”.

Indonesia, VOA. “UU Di Indonesia Terlalu Banyak Tumpang Tindih-Dan Tidak Sinkron.” “Https://Www.Voaindonesia.Com/a/Uu-Di-Indonesia-Terlalu-Banyak-Tumpang-Tindih-Dan-Tidak-Sinkron/5763310.Html.”.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pementapan Konsepsi Rancangan Peraturan Prundang-Undangan, 2015.

———. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi, 2019.

Kementerian Informasi dan Komunikasi. “Program Perubahan Untuk Indonesia.” Https://Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/Infografis.

Lainsamputty, R. S. Y. H. Natanel. “Omnibus Law Sebagai Strategi Penataan Regulasi Pertanahan.” SANIRI 1 (2020).

Lasatu, Asri. “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14 (2020): 201–222.

Lidwina, Andrea. “Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019.” Lidwina, Andrea. “10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019.” Katadata.Co.Id. Last Modified 2020. Accessed September 9, 2021. Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2020/01/21/10180-Regulasi-Terbit-Sepanjang-2014-2019.

Mahkamah Konstitusi. “Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum.” Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=web.Berita&id=13517&menu=2, “Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum.”.

Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal RechtsVinding 6 (2017).

Panadita, Nugraha. Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi, 2017.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya. Jakarta: Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Republik Indonesia. Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., 2011.

———. Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025., 2007.

Sekretariat Kabinet. “Apa Yang Perlu Diketahu Untuk Membuat Peraturan-Perundang-Undangan.” Https://Setkab.Go.Id/Apa-Yang-Perlu-Diketahui-Untuk-Membuat-Peraturan-Perundang-Undangan/.

———. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan.” Https://Setkab.Go.Id/Kemendagri-Resmi-Umumkan-3-143-Perda-Yang-Dibatalkan/.


  Article Metrics

Abstract This article has been read : 236 times
PDF file viewed/downloaded : 192 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.323-340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Edward James Sinaga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

    


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic