Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Ni Luh Dewi Sundariwati

  Abstract


Tourism has an important role in enhancing the economic growth of a country. As a country with growing tourism industry, Indonesia is trying to increase foreign tourist visits by rolling out a visa-free policy. However, the visa-free policy has not yet fully provided benefits. In practice, this policy triggers the occurrence of transnational and international crimes, the rise of illegal foreign workers and the large number of foreigners who abuse their residence permits. The purpose of this research is to analyze the visa-free policy from the perspective of selective policy theory. The research method is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the visa-free policy as contained in Presidential Regulation Number 21 of 2016 is not fully based on the theory of selective policy. In conclusion, the visa-free policy cannot be implemented optimally because the formulation of this policy does not represent the theory of selective policy. Consequently, the implementation of visa-free policy generates various matters that have an adverse impact on Indonesia. In order to overcome this problem, it is urgent to evaluate and improve the visa-free policy and to make this policy truly based on the theory of selective policy. Thus, the visa-free policy will be very selective in choosing and determining countries that can receive a visa-free policy.


  Keywords


tourism; visa-free policy; selective policy theory

  Full Text:

PDF

  References


Ahmad Mudhofarul Baqi. “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia.” Journal of International Relations Universitas Diponegoro 4, no. 3 (2018): 479–488.

Aliansyah, Helmi, and Wawan Hermawan. “Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat.” Bina Ekonomi 23, no. 1 (2021): 39–55.

Ardika, I Gede. Kepariwisataan Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas. Jakarta: Kompas, 2018.

Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. “Implementation Of The Clearance Settlement System For International Arrival And Departures Of Immigrationjuanda Surabaya.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 61–78.

———. “Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 243.

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keimigrasian, 2022.

Baiquni, Wardianto dan M. Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Dewansyah, Bilal. “The Development of Legal Policy and Legal Needs of Indonesian Immigration Law: Answered Partially, Forget the Rest.” Hasanuddin Law Review 1, no. 2 (2015): 140–162.

Erdian. “Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia.” Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

G, Brutland. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future., 1987.

Gayatri, Gde Pitana dan Putu. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.

Huala Adolf. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Indaryanto, Wisnu, Perancang Peraturan, Perundang-Undangan Muda, Kantor Wilayah, Kementeraian Hukum, Ham Daerah, and Istimewa Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia Di Antara Virus Corona, n.d. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200217071500-113-475199/korban-meninggal-akibat-virus-.

Jazim Hamidi, Charles Christian. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jazuli, Ahmad. “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 3 (2016): 211–225. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/179.

Jazuli, Ahmad, Kerja Asing, Eksistensi Tenaga, Kerja Asing, D I Indonesia, Ahmad Jazuli, Badan Penelitian, and Kementerian Hukum. “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 1 (2018): 89–107.

Kurniata, Firyal Akbar Dan Widya. Studi Evaluasi Kebijakan,. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Kusumawardani, Desinta Wahyu. “Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2020): 517.

Listiyawati, Nuke. “Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal Dan Manfaat Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016.” Reformasi Hukum Trisakti 2, no. 1 (2020): 1–10.

M Iman Santoso. Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet.1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.

Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2016.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2020): 145–157.

Nugroho, Trisapto Wahyu Agung. “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3 (2017): 263–285.

Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida. Pariwisata Berkelanjutan. Denpasar: Cakra Press, 2017.

Prasetio, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 327–346.

Republik Indonesia. “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.” Sekretariat Negara, no. 031003 (2020): 1–2.

RI, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 2009.

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011.

Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 3 (2019): 311.

Situmorang, Chazali H. Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Depok: Social Security Development Institute, 2016.

Susilo, Adhika Putra, Herni Widanarti, and Aminah. “Aspek Asas Resporitas Dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.” Diponrgoto Law 6, no. 1 (2017).

Syahrin, M. Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ’ s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57.

Syahrin, M Alvi, and Setiawan Saputra. “Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi Unhcr Dalam Perspektif Keimigrasian ( Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View ) Abstrak.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 139–164.

Syahroni, Mohammad Rizal et all. “Jurnal Inovasi Penelitian.” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 1 (2021): 27–37.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. “Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (2018): 17.

Ukun, Wahyudin. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

UNWTO. Sustainable Development, n.d. https://www.unwto.org/sustainable-development.

Wonosobo, Infokim. “Imigrasi Jateng Deportasi 197 Orang Asing Selama 2018.” Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah.

Yoni Basyir Wira W, Nurul Pratiwi I. A, Muksalmina Muksalmina. “Pemberian Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Untuk 169 Warga Negara Asing.” Ilmiah Mahasiswa 1, no. 2 (2021): 98–102.


  Article Metrics

Abstract This article has been read : 24 times
PDF file viewed/downloaded : 10 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

 


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License