LEGALITAS SUBJEK HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) THE LEGALITY OF THE INSTITUTION LEGAL SUBJECT AS CORPORATION (The Standing of Foundation Established before the inception of the Act Number 28 of 2004 on Amendement of the Act Number 16 of 2001 on Foundation)

Taufik H . Simatupang

  Abstract


Pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para para pendiri, pengurus dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Oleh karenanya, UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Yayasan.

Abstract

Establishment of foundations in Indonesia before 2001 just based on habit in society and jurisprudence of the Supreme Court, because no it was not law that govern them. The facts show the community established a foundation intent to take cover behind the status of the foundation, which is not only used as a forum to develop social activities, religious, humanitarian, but it also to get feather one's nest of founders, administrators and supervisors. In line with this trend also arise various problems, both problems are related to the activities of the foundation which do not fit with the aims and objectives set forth in its charter. Therefore, Act No. 28 of 2004 on the amendment of Act No. 16 Year 2001 on the Foundation (Foundation Act) was intended to provide a correct understanding of the public about the foundation, ensure legal certainty and order and restore the function of the foundation as a legal institution in order to achieve certain goals in social , religion and humanity. Its establishment is done by notarial deed and obtain legal status after it is approved by the Minister of Law and Human Rights or his representative. The provision is intended to approval administrative structuring of a foundation as a legal entity can be done properly in order to prevent theestablishment of a foundation without going through the procedures specified in the Act of Foundations.


  Keywords


yayasan; badan hukum; legalitas keberadaan; foundations; legal entity; legal presence.

  Full Text:

PDF

  Article Metrics

Abstract This article has been read : 1935 times
PDF file viewed/downloaded : 2221 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.`1-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

 


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License