Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Haryono Haryono

  Abstract


Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam tahap pembahasan. Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam RUU pemasyarakatan, setelah disahkan menjadi undang-undang akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan pada saat nanti disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hak dan kewajiban serta penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mengalami perluasan. Perluasan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan, perubahan pola pembinaan serta perubahan peraturan teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan.


  Keywords


implikasi; rancangan undang-undang; perlakuan; pemasyarakatan

  Full Text:

PDF

  References


Abdillah, Restu. “Urgensi Pembaruan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Pengayoman Bagi Warga Binaan Dan Masyarakat.” Universitas Muslim Indonesia, 2019.

Adhari, Ade. Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Djafar, Anthony. “Dampak Corona, RUU Pemasyarakatan Minta Dipercepat.” Https://Www.Gatra.Com/. Last modified 2020. Accessed August 19, 2020. https://www.gatra.com/detail/news/473523/hukum/dampak-corona-ruu-pemasyarakatan-minta-dipercepat.

Haryono, Haryono. “Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gn. Sindur).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.11, no. 3 (2017): 231–247.

HS, H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia, 2017.

———. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, 2018.

———. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, 1999.

———. “Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019).” Jakarta, 2019.

———. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995.

Kementerian Hukum dan HAM. Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023, 2018.

Ningrum, Ratna Ashari. “Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” Jurnal Hukum (2014). http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737.

Somadiyono, Sigit, and Nella Octaviany Siregar. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” Wajah Hukum 3, no. 2 (2019): 192.

Sucipto, Purnomo. “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?” Https://Setkab.Go.Id/. Last modified 2015. Accessed September 26, 2020. https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/.

Sulhin, Iqrak. “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan.” Jurnal Kriminologi Indonesia 7, no. 1 (2011): 134–150.

Utami, Penny Naluria. “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (2017): 381.


  Article Metrics

Abstract This article has been read : 482 times
PDF file viewed/downloaded : 713 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.17-36

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Haryono Haryono

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by :

 


Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Statistic

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License