Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada  Lapas dan Rutan di Indonesia

Padmono Wibowo

doi:10.30641/kebijakan.2020.V14.263-283

Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia

Padmono Wibowo

Abstract

Tingkat kepenuhsesakan penghuni (narapidana dan tahanan) Lapas dan Rutan di Indonesia semakin tinggi. Kepenuhsesakan telah terjadi sejak tahun 1990-an dan hingga awal tahun 2020 telah mencapai 103% dari kapasitas hunian. Kepenuhsesakan di 326 Lapas di Indonesia mencapai jumlah 261 Lapas atau 80,06% sedangkan kepenuhsesakan di 165 Rutan mencapai jumlah 142 Rutan atau 86,06%. Dampak yang timbul dari tingginya kepenuhsesakan ini adalah maraknya gangguan keamanan dan ketertiban, penyebaran penyakit menular, penurunan kualitas hidup, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan pembinaan Pemasyarakatan. Kondisi yang tidak diharapkan adalah terjadinya bencana kemanusiaan. Alih-alih sebagai tempat penghukuman, Lapas dan Rutan menjadi tempat terburuk tidak terlindunginya hak asasi manusia. Upaya mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan sangat perlu dilakukan untuk menyusun strategi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai mitigasi dampak kepenuhsesakan, upaya-upaya yang dilakukan untuk penurunan tingkat kepenuhsesakan serta seberapa optimal kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kepenuhsesakan narapidana dan tahanan. Diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran mitigasi risiko dampak kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia.

Keywords

mitigasi; risiko; kepenuhsesakan; narapidana.

Full Text:

PDF

References

Albrecht, Hans-Joerg. “Prison Overcrowding: Finding Effective Solutions Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities.” In Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities, 65–30. United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI), 2012.

Andi Wijaya. Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial. 1 ed. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Republik Indonesia, 2007.

Carney, Louis P. Corrections Treatment and Philosophy. 1 ed. New Jersey USA: Prentice Hall, Inc., 1980.

Creswell, John W. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. 1 ed. California USA: Sage Publications, Inc, 2016.

Fajriando, Hakki. “Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 3 (2019): 323–338.

Firdaus, Insan. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 3 (2019): 339–358.

Goldie, Jenny. “Crowded out.” New Scientist 171, no. 2310 (2001): 53.

Grupp, Stanley E. Theories of Punishment. 1 ed. London: Indiana University Press, 1971.

HAM, Kementerian Hukum dan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Lapas dan Rutan, 2017.

Harding, Richard. “The prison mega-crush has reached Australia; many of our gaols are burst- ing at the seams. Most months the problem gets worse.’,” no. September (1999).

Haryati, Tutik Sri. Manajemen Risiko bagi Manajer Keperawatan dalam Meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, PT. Rajagrafindo Persada, 2019.

Katende, Nicholas. “Implementing Risk Mitigation, Monitoring, and Management in It Projects.” The Computer Journal 2, no. February (2019).

Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Solusi Overcrowding Penghuni LAPAS, Hasil Kajian, 2019.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, 2020.

———. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2013.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara. Pertama. New York: UNODC, 2013.

Morib, Margeritha Agustina. “Mitigasi bencana dan analisis resiko gempa pada bangunan gedung di yogyakarta.” Majalah Olmiah UKRIM (2013): 63–72.

Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syahrial Martanto Wiryawan, dan Adhigama Andre Budhiman. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Diedit oleh Zainal; Anggara Abidin. Pertama. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.

Resolusi Majelis Umum PBB. The Nelson Mandela Rules. Diedit oleh Padmono Wibowo. Jakarta: Penerbit Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 2017.

Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 123–138.

UNODC. Handbook on the Management of High-Risk Prisoners. UNODC, 2016.

Wheatley, Phil, Anne Owers, Chole Chitty, Nicky Padfield, David Scott, Rob Lyman, David James, Olga Heaven, Helen Edwards, dan Juliet Lyon. “‘How to Reduce Prison Overcrowding – Some Practical Solutions’ A Cumberland Lodge Forum Summary, Monday 8th October,” 2007.

Williams, B N. “Managing Risk in Jails.” Public Administration Review 70, no. 2 (2010): 321–325.

“Arti Kata ‘risiko’ Menurut KBBI.” KBBI.co.id. Last modified 2015. Diakses Mei 15, 2020. https://kbbi.co.id/arti-kata/risiko/.

Article Metric

Abstract this article has been read : 3040 times
PDF file viewed/downloaded : 2697 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.263-283