Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung

Miftahul Huda

Abstract


Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil masih tidak dilaksanakan dalam aspek penanganan persaingan usaha. Dewasa ini, perkembangan alat bukti tidak terbatas pada direct evidence atau alat bukti langsung sebagaimana serangkaian alat bukti yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Bebarapa negara seperti Amerika dan Inggris mulai dikenal alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) yang sudah merupakan praktik yang lazim dipergunakan dalam penegakan hukum persaingan di berbagai negara dalam menangani perkara persaingan usaha. Namun nasib dari jenis alat bukti ini masih belum jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada putusan hakim (KPPU hingga MA). Dampaknya, tidak ada konsistensi terkait pengakuan bukti tidak langsung (circumstanstial evidence). Melalui metode penelitian yuridis normatif, peneliti fokus terhadap tema persaingan usaha. Harapan penulis, tulisan ini mampu memperkuat dan memperjelas konsistensi atas pemenuhan hak memperoleh kepastian hukum ini, maka diperlukan kajian atas peluang dan posisi bukti tidak langsung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang membahas tentang perkara persaingan usaha.


Keywords


bukti tidak langsung; kepastian hukum; persaingan usaha

Full Text:

PDF

References


Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adrian Kane, The Modern Law of Evidence, edisi ke-lima, London: Butterworth, 2000.

Arief Heryogi, Masruchin Ruba’i, Bambang Sugiri, Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017

Binoto Nadapdap, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2019.

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

Burhani, R, 2011, Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Terkait Kartel Minyak. Diambil dari http://www.antaranews.com/berita/247378/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-terkait-kartel-minyak. Diakses 05 Oktober 2019

Indra Kusumawardhana, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, Jurnal HAM Vol. 9 No. 2, Desember 2018.

I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum Hukum Prioris, Vol 5 No. 2, Tahun 2016.

Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia, 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

M. Nur Rаsаid, Hukum Аcаrа Perdаtа, Jаkаrtа Sinаr Grаfikа, 2003.

Mulyata, Jaka, ‘Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.’, Perpustakaan.Uns.Ac.Id, 2015

Muslih, M., ‘Negara Rukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)’, Legalitas Edisi Juni 2013, 2013

Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. Policy brief prosecuting cartels without direct evidence of agreement, 2007, online, diakses dari http://www.oecd.org/ competition/cartels/38704302.pdf, diakses pada 13 September 2019,

Parida Angriani, Indikasi Kartel Komunditas Strategis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kajian Perlindungan Hukum),Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 7 No.2, 2 April 2016

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan 221K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Putusan Kasasi MA No. 294k/PDT.SUS/2012

putusan KPPU 08/KPPU-I/2014

Putusan KPPU No.17 /KPPU-1/2010

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016

putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009

Putusan No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Putusan No.582.K/PDT.SUS/2011

Putusan Nomor 70/Pdt-Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst

R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan Belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

R. Subekti, Hukum Pembuktiаn, Jаkаrtа: Prаdnyа Pаrаmitа, 1991.

Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tuti Haryanti, Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting, Jurnal HAM Vol. 10 No. 2, Desember 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

US Supreme Court. 1946. America Tobacco Co. V. United States, 328, U.S. 781 1946, Available from: https:// supreme. justia. com/cases/federal/us/328/781/case.html. Diakses 05 Oktober 2019.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum?, online http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, diakses pada 1 Februari 2020.

Yesaya Sandang, Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia, Jurnal HAM Volume 10, Nomor 1, Juli 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal HAM Indexed by :

   


Jurnal HAM Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License