Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah

Frichy Ndaumanu

Abstract


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak urutan kedua namun cakupan penanganan disabilitasnya hanya 12.65% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari stakeholder melalui wawancara mendalam. Dalam tulisan ini terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.


Keywords


hak asasi manusia; penyandang disabilitas

Full Text:

PDF

References


Buku, Jurnal, atau Artikel

A. Priamsari, RR. Putri. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215–223.

Andriani, Nurul Saadah. “Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional.” Palastren 9, no. 1 (2016): 189–214.

Arie, Purnomosidi. “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” Jurnal Refleksi Hukum 1 (2017): 1–4.

Arrista, Trimaya. “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 4 (2016): 401–410.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed April 1, 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. “BPS Provinsi NTT.” Last modified 2015. Accessed March 29, 2020. https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/02/21/644/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016-2017.html.

Ismandari, Fetty. Situasi Disabilitas. Jakarta, 2019.

Nasution;Marwandianto, Hilmi Ardani. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta.” Jurnal HAM 10, no. 3 (2019): 161–178.

Nurhidayati, Lilis. “Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo.” Universitas Negeri Semarang, 2016.

Nurhidayatuloh, N, F Febrian, Achmad Romsan, Annalisa Yahanan, Martinus Sardi, and Fatimatuz Zuhro. “Forsaking Equality: Examine Indonesia’S State Responsibility on Polygamy To the Marriage Rights in Cedaw.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 2 (2018): 182.

Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Cetakan I. Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015.

Penyusun, Tim. Mendorong Pengesahan Optional Protocol CPRD Dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas, 2016.

Pudyatmoko, Y Sri, and Imma Indra Dewi. “Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 29, no. 1 (2017): 31.

Purwanto. “Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities.” JOM FISIP 4, no. 19 (2017): 1–12.

Salfutra, Reko Dwi. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Jurnal Hukum Progresif XII/No.2/D, no. 1 (2018): 43.

Sholihah, Imas. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.” Sosio Informa 2, no. 02 (2016): 166–184.

Tani, Alo. “Daerah - Pemerintah Dan Komponen Masyarakat NTT Masih Kurang Memperhatikan Kebutuhan Penyandang Disabilitas - RRI Kupang.” Last modified 2020. Accessed April 6, 2020. http://rri.co.id/kupang/post/berita/789945/daerah/pemerintah_dan_komponen_masyarakat_ntt_masih_kurang_memperhatikan_kebutuhan_penyandang_disabilitas.html.

“).” Accessed April 7, 2020. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf.

“Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id.” Accessed March 29, 2020. https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.

.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.

Sumber Lain

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed April 1, 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. “BPS Provinsi NTT.” Last modified 2015. Accessed March 29, 2020. https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/02/21/644/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara- timur-2016-2017.html.

“).” Accessed April 7, 2020. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf.

“Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id.” Accessed March 29, 2020. https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal HAM Indexed by :

   


Jurnal HAM Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License