Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Risdiana Izzaty

doi:10.30641/ham.2020.11.85-98

Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Risdiana Izzaty

Abstract

Munculnya ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan penerapan mekanisme carry-over dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Akibatnya, agenda Program Legislasi Nasional yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan satu periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilanjutkan pembahasannya pada agenda Program Legislasi Nasional periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji urgensi penerapan mekanisme carry-over dalam pembentukan undang-undang Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam literatur untuk memperdalam pemahaman urgensi penerapan mekanisme carry-over di Indonesia. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwasanya carry-over dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam good governance, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme carry-over sebagai alas hak dalam penerapannya.

Keywords

carry-over; prolegnas; pembentukan undang-undang;

Full Text:

PDF

References

Adi, Dwi Prilmilono. ‘Penalaran Hukum dalam Kritik Ilmu’, Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram 30, no. 3 (2015).

Ali, Muhammad. ‘Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective’, The Dialogue X, No. 1, 2015.

Agere, Sam. Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives, (United Kingdom: Commonwealth Secretariat Marlborough House Pall Mall London, 2000).

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Evaluasi Prolegnas Tahun 2010-2014 (Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, 2014).

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Evaluasi Penanganan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 tanggal 26 September 2019’, Jakarta (2019).

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Donnelly, Jack. “Human Rights, Democracy, and Development.” Human Rights Quarterly (1999).

“Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability”, Michael Johnston, accesed 10 Oktober 2019,http://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/unpan010193.pdf

Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995).

Karpen, Ulrich. “Improving Democratic Development by Better Regulation” in Drafting Legislation: A Modern Approach, ed. Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (United Kingdom: Ashgate Publishing Company, 2010).

Kelly, Richard. ‘Carry-over of public bills’, House of Commons Library, Briefing Paper Number 03236, (London: 2017).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan APBN Kemenkeu RI 2014-2019. Dewan Perwakilan Rakyat, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DPR RI 16 Agustus 2017-15 (Agustus 2018).

M., C. A., and A. V. Dicey. “Introduction to the Study of the Law of the Constitution.” Harvard Law Review 28, no. 5 (1915): 532.

Mader, Luzius. “Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation.” Statute Law Review (2001).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Mousmouti, Maria. Designing Effective Legislation, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2019).

Mousmouti, Maria. ‘The “effectiveness test” as a tool for law reform’, IALS Student Law Review 2, Issue 1 (2014).

Nugraha, Safri. ‘Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik’, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.

O’Manique, John. “Development, Human Rights and Law.” Human Rights Quarterly (1992).

Santosa, Pandji. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988).

Soeriaatmadja, Arifin. ‘Laporan Akhir: Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)’, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM – RI (Jakarta, 2010).

Stefanou, Constantin, and Richard C. Nzerem. “The Role of the Legislative Drafter in Promoting Social Transformation.” In Drafting Legislation, 2018.

“Tentang RUU: Program Legislasi Nasional”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, accessed October 21, 2019, http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/180.

“Tentang DPR: Tahun Sidang”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, accessed August 3, 2019, http://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang.

Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2006).

Wardadi, Agnes Kusuma et al., ‘Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual’, Lex Scientia Law Review 3, No. 1 (2019).

Webber, Grégoire, Paul Yowell, Richard Ekins, Maris Köpcke, Bradley W. Miller, and Francisco J. Urbina. Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation. Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation, 2018.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. ‘Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi’, Jurnal Hukum Panta Rei 1, No. 1 (2007).

Xanthaki, Helen. “On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test.” In Drafting Legislation a Modern Approach, 2013.

Yarni, Meri dan Latifah Amir. ‘Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, No. 1 (2015).

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, ‘Efektivitas Hukum dalam Masyarakat’, Jurnal Hukum dan Pembangunan (1987).

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).