Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi

Nevey Varida Ariani

Abstract


Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019, peumusan masalah adalah bagaimana prinsip pemilik manfaat sebenarnya dalam tindak pidan korporasi, Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Hukum di Indonesia, serta dasar perumusan kebijakan terkait penerapan benefecial owner dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korporasi, dengan metode penelitian yuridir normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan beneficial owner belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: faktor strength yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup membantu pemilik manfaat; faktor weakness  yaitu informasi BO belum lengkap (up to date) dan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penilaian risiko BO terhadap Tindak pidana, sosialisasi yang rendah; faktor opportunity (peluang) yaitu penerimaan sanksi; faktorthreat (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak ada mekanisme check and balance serta pengawasan antara kementerian atau lembaga, maka perlu dilakukan perubahan dalam rancangan peraturan perundang-undangan KUHP dan perubahan UU Korupsi.  Pengembangan aplikasi untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi pemilik manfaat; Pemberian notifikasi korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada notaris dan korporasi.


Keywords


Beneficial Owner (BO); tindak pidana korporasi;

Full Text:

PDF

References


Ariani, Nevey Varida. Penerapan Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019.

Arif. Wawancara Dengan BKPM, 4 Juli, 2019.

Auriga. Hasil Wawancara Dengan Pada Tanggal 2 Agustus 2019, 2019.

Ayni Suwarni Herry. Wawancara Dengan Notaris 2 Juli, 2019.

Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Balitbang Hukum dan HAM. Hasil Penelitian Tetang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019.

Darussalam. “Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak.” Last modified 2019. https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661.

Direktorat Jendral AHU. Data Jumlah BO Setiap Provinsi, Ditjen AHU, 2019.

Fithriadi Muslim. “Kebijakan Transparansi Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi.” 21–24, 2019.

Henry Donald Lbn. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” De jure 1, no. 1 (2017).

hukumonline. “Apakah Bukti Penyetoran Modal PT Harus Ditunjukkan Kepada Notaris?”

———. “Seminar Nasional ’Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.” In Jakarta, 2019.

Humas Sekretariat Kabinet. “Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi.”

Kementerian LHK, Biro Hubungan Masyarakat. “Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan.”

Komalasari Dewi, Yetty; Arie Afriansyah; Rimawan Pradiptyo; Putu Sanjiwacika Wibisana. Kajian Transparansi Beneficial Ownership Di Indonesia. Jakarta, 2016.

Muhammad Hafidh. Wawancara Dengan Notaris, 16 Juli, 2019.

Muzhar, Cahyo Rahadiyan. Identifikasi Beneficial Owner Pada Korporasi Melalui AHU Online, 2019.

Pajak. Wawancara Ditjen Pajak Kementrian Keuangan, 4 Juli, 2019.

Priya Jatmika. “Seminar Nasional Bertajuk ’Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,” 2019.

Puspitawati, Lilis. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dalam Mewujudkan Praktik Good Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” Majalah Ilmiah UNIKOM, n.d.

SiPongi. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019, 2019.

Stephen Wright. “AP Exclusive: Pulp Giant Tied to Companies Accused of Fires.” 20 Desember.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi., n.d.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor4 Tahun2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Indonesia, 2014., n.d.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Indonesia, 2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Indonesia, 2018.

UU Nomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal Dan UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.

Soediro. “Mengkritisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).” Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol 17, no. 2 (2017).

Suhariyanto, Budi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat” 6, no. 13 (2017): 441–458.

Widjaja, Michael Nugroho. “Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi.” Universitas Indonesia, n.d.

Toruan, Henry Donald Lbn. Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” Jurnal Hukum Tô-Râ 3, No. 1 (2017): 463–472.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

 


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License