Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh

M Jafar; Sulaiman Sulaiman

doi:10.30641/dejure.2018.V18.465-476

Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh

M Jafar, Sulaiman Sulaiman

Abstract

Ada sistem pemerintahan yang khas di Aceh, yakni berbasis mukim dan gampong. Sistem pemerintahan ini secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini ingin menjawab permasalahan terkait bagaimana peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif (mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur mukim dan gampong bisa diterapkan terhadap sistem administrasi kependudukan. Administrasi kependuduk adalah salah satu bagian dari pelayanan publik yang diberikan negara kepada warganya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi sipil harus didasarkan pada sistem yang ada yang sesuai dengan aturan sehingga akan menghasilkan data sipil yang benar. Hal ini dihasilkan dari data sipil yang akurat dapat digunakan di beberapa bidang untuk mendukung pembangunan. Pemerintah Aceh disarankan melakukan penguatan terhadap mukim dan gampong untuk membantu proses pembangunan hingga pada tingkat bawah.

Keywords

Penataan, Administrasi Kependudukan, Mukim, Aceh

Full Text:

PDF

References

Amin, S.M., Kenang-Kenangan dari Masa Lampau, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.

Hadjon, Philipus M., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2005.

Hasjmi, Ali, 59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Hoek, Lie Oen, Lembaga Catatan Sipil, Jakarta: Keng Po, 1961.

Hugronje, Snouck, Aceh Dimata Kolonialis, terjemahan dari The Achehnese, Singarimbun, (et.al), Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

Marbun, Sp., dkk., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Said, Muhammad, Aceh Sepanjang Abad, Medan: waspada, 1981.

Soemitro, Ronny Hadityo, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2005.

Sugondo, Sulistyowati, Pokok-pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional, Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Sulaiman, “Arah Kebijakan Hukum Pelayanan Publik di Aceh”, Jurnal Transformasi Administrasi, #1, April 2011.

Sulaiman, “Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh”, Jurnal Media Syariah, #14, Desember 2012.

Sulaiman, “Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, #56, April 2012.

Sulaiman Tripa, “Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh”, Jurnal Media Hukum, #16, Desember 2009.

Sulaiman Tripa dan Taqwaddin Husin, “Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat”, Jurnal Transformasi Administrasi, #5, April 2015.

Syarif, Sanusi M., Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca tsunami, Bogor: Pustaka Latin, 2005.

Taqwaddin Husin dan Sulaiman, Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan, Yogyakarta: Diandra, 2015.

Teuku Djuned, dkk, Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Universitas Syiah Kuala, 2003.

Vollmar, HFA. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Press, tt.

Zainuddin, HM, Tarich Atheh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh No. 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Article Metric

Abstract this article has been read : 2533 times
PDF file viewed/downloaded : 950 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.465-476