Private Limited Company in Indonesian Positive Law: Elaborating The Basic Concept of Corporate Law, Comparison to Other Countries and Its Development

Achmad Fikri Rasyidi

  Abstract


The concept of a private limited company was first introduced in the Job Creation Law which is different from the concept of a company in the previous regulation. It is important to dig deeper into the concept of a private limited company: is it possible for a company legal entity to only have a single shareholder or it must be established by a minimum of 2 (two) persons as shareholders? Therefore, this paper applied the normative juridical method, which is believed to be able to answer the aforementioned problem. This paper reviewed the concept of a private limited company juxtaposed with the concept of a company that was in effect before the Job Creation Act and elaborated on the development of company regulations in Indonesian Law. In conclusion, it is found that the basic concept of a private limited company (as a legal entity) can be established by 1 (one) person, as the founder and sole shareholder, that is, as long as the establishment of the company is authorized by the state. Furthermore, the development of company legal arrangements in Indonesian law shows that the law must be responsive to the development of society. This is evident from several changes in the regulation of company law in Indonesia to accommodate the needs of economic development in society.

  Keywords


private limited company, job creation law, the legal concept.

  Full Text:

PDF

  References


Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Banten: Unpam Press, 2018.

Bainbridge, Stephen M. Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation Through Choice of Form, Corporation, and Economics, Los Angeles: Foundation Press, 2001.

Boschberg, Peter. The Dutch East India Company (VOC) in South East Asia. Oxford University Press, 2001.

Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Harris, Fredy dan Anggoro Teddy. Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jones, Lucy. Introduction to Business Law, Second Edition, UK: Oxford University Press, 2013.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967.

Mamudji, Sri, dkk. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Orts, Eric W. Business Person: A Legal Theory of the Firm. Oxford University Press, 2013.

Riyanto, Sigit, dkk. Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2020.

Silalahi, M Udin. Badan Hukum Organisasi Perusahaan. Jakarta: STIH IBLAM, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryanti, Nyulistiowati. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan, 2015.

II. Jurnal Ilmiah

Aisyiah, Cahyani. Implikasi Ketiadaan Akta Notaris pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan. Majalah Hukum Nasional, Vol. 5 No. 1, 2021.

Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febriananingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perserorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 Ed. 1, Juni 2020.

Cakra, I Putu Eka dan Aditya Yuli Sulistyawan, Kompabilitas Penerpaan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido Vol. 02 No. 02 November 2020.

Dharnayanti, Ni Made Pratiwi. Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas Vol. 1 Tahun 2017.

Eroglu, Muzaffer. Single-Member Companies in Turkish Law. Legal Hukum Dergisi 1269 Issue 64, 2008.

Fahrurozi, Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bebadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7 No. 3 Tahun 2018.

Kasih, Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Putri Triari Dwijayathi, Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, Jurnal Arena Hukum, Vol 15 No. 1, 1 April 2022.

Pramono, Nindyo. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3 Desember 2007.

Putra, Antoni. Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Vol. 17 No. 1. Maret, 2020.

Radbruch, Gustav, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L. Paulson, Five Minutes of Legal Philosophy. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006.

Sitorus, Raymon. Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Indonesia. Majalah Hukum Nasional, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021.

Syahrullah, Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas, Jurnal Fundamental. Jurnal Publikasi Hukum, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2020.

Watson, Susan Mary. The Corporate Legal Person. Journal of Corporate Law Studies, 2018.

III. Skripsi/Tesis/Disertasi

Fahrurozi, Analisis Yuridis Ketentuan Modal Dasar Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Tebatas. Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Islamiati, Yulita. Syarat yang Harus Dipenuhi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2006.

Katinka, Beretka. Concept of Single Member Companies in the Light of EU Harmonization – Comparative Analysis of Serbia, Germany, United Kingdom, (LLM Short Thesis Course, Central European University), 2010.

Mulyati, Nanik. Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta, Disertasi 2018.

Parameshwara, Kriminalisasi Terhadap Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 2017.

IV. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 40. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan [Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening]. Diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitrodusibio. Cet. 32. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, PP No. 8 Tahun 2021, LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Permenkumham No 21 Tahun 2021, BN No. 470 Tahun 2021.

V. Laporan Resmi Lembaga

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha, BPHN, 2018.

Key Note Speech Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertajuk Perseroan Perorangan Majukan Usaha Mikro dan Kecil Inonesia, disampaikan dalam Sosialisasi Aplikasi Perseroan Perorangan, Kalimantan Timur 28 Oktober 2021.

Key Note Speech Menteri Hukum dan HAM bertajuk Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Launching Aplikasi Perseroan Perorangan, disampaikan di Bali pada 08 Oktober 2021.

Pramono, Nindyo. Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.

VI. Internet

Inilah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Kemudahan Berusaha, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2705-inilah-arah-kebijakan-pemerintah-dalam-mendukung-kemudahan-berusaha.

Kementerian Koordinator Perekonomian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dokumen dapat dinduh pada alamat http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf.

Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia, https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia.


  Article Metric

Abstract this article has been read : 179 times
PDF file viewed/downloaded : 100 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.465-482

Refbacks





Copyright (c) 2022 Achmad Fikri Rasyidi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

         JournalStories Main logo

Complete list


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic