Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Marulak Pardede

  Abstract


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semakin banyak varian virus Corona baru yang dilaporkan di dunia, memiliki potensi lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Namun demikian WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi. Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif terbanyak. Untuk penanggulangan wabah ini, program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Vaksin wajib, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannnya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pokok Permasalahan penelitian:bagaimakah harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan covid-19; serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19? Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan yuridis-normatif; Tekhnik pengumpulan data dilakukan cara: studi kepustakaan. Tekhnik analisis data: analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, dimungkinkan digugat, karena disharmonisasi dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen. Untuk menanggulanginya, perlu dilakukan upaya: penyelarasan perundang-undangan; Sosialisasi, transparansi atas kegunaan dan resiko vaksinasi covid-19.


  Keywords


hukum kekarantinaan kesehatan; covid-19; konsumen

  Full Text:

PDF

  References


Atmasasmita, Romli, Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

Hiariej, Edward OS. Wamenkumham, 'Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi' yang diselenggaran PB IDI, Senin (11/1/2021).

Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rieke Cipta, 1999.

Patrik, Purwahid dalam Ahmad, Miru, Hukum Perjanjian, Jakarta, Bina Cipta, 2016.

Pardede, Marulak, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi Perpajakan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20.No.3 September 2020.

Pardede, Marulak, “Arti Penting Pengatturan Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Akreditasi LIPI No.511/akred/P2MI-LIPI/04/2013/Vol.15 No.3, September 2013.

Pardede, Marulak, “Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”, Majalah Hukum Nasional, BPHN, No.1, Tahun 2015.

Pardede, Marulak, “Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM,”Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, Akreditasi LIPI No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Vol.16, No. 2 juni 2016.

Pardede, Marulak, “Aspek Hukum Kontrak Karya Dalam Pertambangan,”Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.18, No. 2 Juni 2018.

Syafriana, Rizka, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Jurnal: De Lega Lata, Vol.I, No.2, Juli – Desember 2016, hal. 433

Pudjirahardjo, Djoko, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham, Webinar 20 Tahun Hukumonline: “Tantangan Hukum Sebagai Instrumen Penyelamatan Indonesia pada Masa Transisi dari Krisis Covid-19”, Jumat (17/72020).

Ramli, H. Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Winarta, Frans Hendra Winarta: Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2012 : Sinar Grafika.

Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, (Surabaya; JP Books, 2006).

“Makin Banyak Varian Corona Baru, WHO: Lakukan Vaksinasi Secepatnya,” Dr Kate O'Brien, Direktur bidang imunisasi dan biologi WHO, akun Twitter resmi WHO, Rabu, 20 Januri 2021 08:19 WIB, Firdaus Anwar – detikHealth.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap kondisi rumah sakit (RS) Ibu Kota,”Akun Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, Selasa (19/1/2021).

“KADIN meminta akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha,” Rosan P Roeslani, Ketua Umum Kadin, dalam keterangannya, kepada Tempo.co.id, Kamis, 14 Januari 2021.

“Pemberitahuan SMS penerima vaksin COVID-19,”dr. Siti Nadia Tarmidzi, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes, laman kemenkes.go.id.

“Masyarakat jangan ragu Vaksin,”Doni Monardo, Penjelasannya dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

“Vaksinasi memutus penyebaran Corona,” Tiffany Theresia, Berita Satu.com, Kamis, 14 Jan 2021 17:09 WIB.

“Percepatan proses pemulihan ekonomi,” Presiden, Jokowi, dalam penjelasannya seperti yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1-2021).

“Menyukseskan vaksinasi Covid-19,” Lennny Tristia Tambun/EAS, Selasa, 5 Januari 2021, 13:59WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

“ Penjual ‘Cuci Tangan’Dampak Buruk Vaksin Covid-19,” Drs Muhammad Said Sutomo, Ketua YLPK, Jatim, FT/mediamerahputih .id, Kamis, 14-01-2021.Surabaya.duta.co –

“Peringatan Kepada Pemerintah dampak buruk vaksin Covid-19,”https://duta.co/penjual-cuci-tangan-ylpk-minta-pemerintahpikirkan dampak- buruk-vaksin-covid-19

“Pemerintah Terancam Digugat,”Merdeka.com, Senin,11/1-21.10:24. https://www. merdeka. com/ peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.html.

“Sosialisasi Vaksinasi,” Erick Thohir tinjau vaksin Covid.©2021Merdeka.com/Aksara Bebey

“Catatan Pelanggaran Konsumen Sepanjang 2020,” Mochammad Januar Rizki, Senin, 14 Desember 2020,. https:// www.merdeka.com /peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.html.

“Transaksi On-line,” https://www.hukumonline. com/ berita/baca/lt5ec83e3377b73/risiko-hukum-belanja-online-di-masa-pandemi, diakses tanggal, 26/09/2020

“Perlindungan Konsumen,” YLKI, https://finance. detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4989911 /tertipu-belanja-online-ngadunya-ke-mana diakses 25/09/2020

“Pengaduan Konsumen,” YLKI,: https:// ekonomi. kompas. com/ read/ 2018/01/19/ 171756726/ toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?page=all diakses 25/09/2020

“Kasus pengaduan kerugian bertransaksi e-commerce,”BPKN, https://www.bpkn.go.id/ posts/show/id/di akses 24/09/2020 : 16:22

“Pelaku kejahatan bisa saja menyusupi malware,”BPKN, https:// infokomputer. grid. id/read/ 121999464/ apa-itu-sistem-keamanan-one-time-password- otp diakses 26/09/2020

“Perlindungan Konsumen,” Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri Anggraini,https://www.hukum online.com/berita/baca/lt5fd75bca16b62/ catatan-pelanggaran-konsumen-sepanjang-2020

“Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan Data,” Dina Manafe/AB,S elasa, 12 Januari 2021 | 21:55 WIB, Jakarta, Beritasatu.com –

“Siap-siap Divaksin Besok, Begini Alur dan Syaratnya,”Dina Manafe/IDS,Selasa, 12 Januari 2021:19:55WIB: BeritaSatu.com.

“Saya mendukung dan mengajak semua masyarakat untuk mendukung Program Vaksinasi Covid 19,”Fridolin Warkawani,” Wakil Ketua DPRD Kepulauan Yapen Provisi Papua, keterangan pers, Jumat (15/1/2021).

“Masyarakat Diharapkan Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19,” Hendro D Situmorang /CAR, Jumat, 15 Januari 2021 | 11:22 WIB, Jakarta, Beritasatu. Com, https://www. beritasatu.com/kesehatan/720255/masyarakat-diharapkan-sukseskan-programvaksinasi.

“PDIP Rotasi Sejumlah Anggota Termasuk Ribka Tjiptaning,”Markus Junianto Sihaloho, Jakarta, Beritasatu.com, Selasa, 19 Januari 2021 | 15:52 WIB.

“Persoalan Penolakan Vaksi,”Dicky Budiman, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, penjelasan suara kepada Suara Pembaruan, Selasa (12/1/2021).

“Penolakan Vaksinasi Tantangan Besar,” Dina Fitri Anisa/CAH, Rabu, 13-01-2021|05:33WIB,Jakarta, Beritasatu.com

Veri Anggrijono Dir.Jenderal PKTN, Kemendag, penjelasan pers, Selasa (12/1 2021).

“Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kembali bertambah Minggu (5/4/2020),” Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Selasa (3/3/2020). JAKARTA, KOMPAS.com - ©Disediakan oleh Kompas.com

“Penjelasan konferensi pers di Mabes Polri,” Irjen Muhammad Iqbal, Kepala Divisi Humas Polri, , Jakarta Selatan, Senin (23/3/2020).

“Penandatanganan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020,”Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Kompas.com, Minggu (5/4/2020).

“Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, 06/04/2020,” Diamanty Meiliana: https://www.msn.com/id-id/berita/ nasional/ langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang-dibidik-polri/ar-BB1

“Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19,” Rofiq Hidayat, Berita Satu.com, Jumat, 17 Juli 2020.

“Jokowi Ungkap 5,8 Juta Warga Akan Divaksinasi Bulan Ini,” Lenny Tristia Tambun / YUD, Jumat, 8 Januari 2021 | 15:47 WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

“Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19,” Zainal Arifin Mochtar, UGM, Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2020, https://www.hukumonline.com/berita /baca /lt5f1174 a4aa031/sejumlah-instrumen-huk um-atasi-dampak-pandemi-covid-19.p3

“Covid-19 dan Hukum,” Pemerintah Republik Indonesia, Hukumonline, Selasa, 05 Mei 2020, https://www.hukumonline.com/ beri ta/baca/lt5eb0bcc/covid-19-dan-hukum.

“Penjelasan kepada pers,” Prof Ridwan Amiruddin, Ahli epidemiologi, Universitas Hasanuddin, Ketua Tim Konsultan Penanganan Covid-19 Sulawesi, Makassar, Rabu (6/1/2021).

“Pakar Epidemiologi: Tak Perlu Ragu Jalani Vaksinasi Covid-19YUD,” Rabu, 6 Januari 2021|14:59WIB:Makassar,Beritasatu.com

“Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran,” Dina Manafe/AB, Selasa, 12-01-2021,21:55WIB,Jakarta,Beritasatu.com –

Undang-Undang No.12/2011 jo UU.No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Republik Indonesia 2019.

Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Republik Indonesia, 1999.

Undang-undang No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Republik Indonesia, 1984.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Republik Indonesia 2007.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Republik Indonesia 2018.


  Article Metrics

Abstract This article has been read : 3482 times
PDF file viewed/downloaded : 1800 times

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.23-44

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

 


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License