Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara

Dedi Sahputra

Abstract


Iklim pers yang sehat merupakan salah satu syarat bagi terciptanya peran pers yang semakin baik bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air. Penegakan Hukum Pers adalah cara yang strategis dalam menciptakan iklim pers yang sehat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis formal yang menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Hukum Pers yang berlaku di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tiga undang-undang yang mengatur pers nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman dan peraturan bagi pers nasional dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pengimplementasian hukum pers dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang menghasilkan karya/produk jurnalistik di Sumatera Utara berlangsung efektif. Namun pengimplementasian Hukum Pers tersebut bersisian dengan mengimplementasian produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).


Keywords


implementasi; hukum pers; produk jurnalistik.

Full Text:

PDF

References


Afandianto. “Pers Pancasila Kehidupan Pers Pada Masa Orde Baru (Tahun 1978 - Tahun 1993).” Avantara, e-Journal Pendidikan Sejarah 3, no. 3 (2015): 554–561.

Alkostar, Artidjo. “Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Azasi Manusia.” Jurnal Dewan Pers 12, no. 9 (2016): 23–31.

Ariani, Nevey Varida. “Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 71–84.

Arnus, Sri Hadijah. “Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia.” Jurnal Al-Munzir 8, no. 1 (2015): 103–113.

Bahreisy, Budi. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 265–276.

Dimitha, Dea Bona, Rahmat Saleh, and Nur Anisah. “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2, no. 3 (2017): 1–15.

Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 93–102.

Dn, Susilastuti, Hermin Indah, and Munawar Akhmad. “Jejak Relasi Agency-Struktur Dalam Perjalanan Pers Di Indonesia” 15, no. 3 (2017): 250–261.

Firdaus, and Donny Michael. “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Pe.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (2019): 323–338.

Habib F, Miftahul. “Pers Dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia Pada Awal Abad XX.” ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah 13, no. 1 (2017): 21–32.

Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 2 (2016): 231–244.

Kusumawardani, Qurani Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 11–30.

Manan, Bagir. “Kemerdekaan Pers! Mengapa Dan Untuk Apa.” Jurnal Dewan Pers 12, no. 9 (2016): 15–22.

———. Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia. Edited by Herutjahjo Samsuri. Pertama. Jakarta: Dewan Pers, 2016.

———. “Pers Indonesia Dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.” Jurnal Dewan Pers 13, no. 12 (2016): 13–16.

Michael, Donny. “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 3 (2018): 415–432.

Nasrullah, Rulli. Teori Dan Riset Khalayak Media. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.

Nurlatifah, Mufti. Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial, 2016. https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL.

———. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital.” Profetik Jurnal Komunikasi 11, no. 1 (2018): 71–85.

———. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital.” Profetik: Jurnal Komunikasi 11, no. 1 (2018): 71–85.

Qamar, Nurul, and Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3 (2017): 337–347.

Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31–52.

Rohimah, Iim. “Etika Dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Islam.” KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 11, no. 2 (2018): 213–234.

Sabdaningtyas, Lilik. “Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD.” Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 22, no. 1 (2018): 70–82.

Sahputra, Dedi. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa.” Jurnal HAM 10, no. 2 (2019): 233–248.

———. Reformulasi Kebijakan Haluan Negara, Kebijakan Haluan Negara Antara Realita Dan Cita-Cita. Edited by Benito Asdhie Kodiyat MS Fitriani, Muhammad Taufik Nasution. Medan: Enam Media, 2019.

———. Sistem Komunikasi Indonesia Dalam Penggunaan Media Massa Dan Media Sosial. Edited by Ismet Rauf. Jakarta: PWI Pusat, 2020.

Simatupang, Taufik H. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 195–208.

Sukirno, and Nur Adhim. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 11–24.

Surbakti, Dahlan. “Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya.” Jurnal Hukum PRIORIS 5, no. 1 (2015): 77–86.

Syahputra, Iswandi. Media Relations, Teori, Strategi, Praktik, Dan Media Intelijen. I. Depok: PT Raja Grafindopersada, 2019.

Wajdi, Farid. Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan. Malang: Setara Press, 2019.

Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 Tentang Keterangan Ahli Dewan Pers, n.d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

 


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License