Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Oksimana Darmawan, Okky Chahyo Nugroho

Abstract


Sejak adanya kebijakan Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), desa/kelurahan binaan (DB) yang ditetapkan menjadi DSH harus memperoleh nilai dengan kesadaran tinggi, tetapi dari data awal ditemukan jumlah kejahatan dan tingkat kejahatan sangat tinggi, terutama di kedua lokasi penelitian, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian evaluatif untuk menganalisis kebijakan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengusulan DB sampai menjadi DSH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yang dianalisa berdasarkan perspektif teori hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, dan data primer melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan pengusulan DB sampai menjadi DSH masih ditemukan adanya kesan formalitas, seperti pembinaan di DB hanya sebatas pada sosialisasi cara pengisian kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum, sehingga berpengaruh kepada kualitas pembentukan DSH. Disarankan agar BPHN membuat juklak/junis, baik dalam kualitas dan kuantitas terkait dengan materi pembinaan untuk keluarga sadar hukum (kadarkum) dan aparatur desa/kelurahan binaan, agar proses penetapan desa sadar hukum memperoleh kualitas yang bertanggung jawab (bukan formalitas).


Keywords


desa binaan; desa sadar hukum

Full Text:

PDF

References


Ariani, Nevey Varida. “Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.” De Jure 17, no. 1 (2017): 29–47.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Inventarisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 1993-2018, 2018.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016.

Badan Pusat Statitistik. Statistik Kriminal 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.

Entah, Aloysius R. “Indonesia : Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila.” In Seminar Nasional Hukum, 2:534–542. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/.

Natangsa Surbakti. Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: BP-FKIP UMS, 2012.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 7. Rajawali Pers, 1977.

Wulandari, Tri Novianti. “Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan 1, no. 1 (2017): 1–18. https://media.neliti.com/media/publications/209581-kajian-terhadap-efektifitas-pembentukan.pdf.

“Jawa Barat Menjadi Provinsi Dengan Desa Sadar Hukum Terbanyak Secara Nasional.” Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat. Last modified 2017. https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jawa-barat-menjadi-provinsi-dengan-desa-sadar-hukum-terbanyak-secara-nasional.

“Jumlah Kecamatan, Kelurarahan, RT, RW, Dan KK 2017 Provinsi DKI Jakarta.” Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Last modified 2017. http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlahkecamatankelurahanrtrwdankkdkijakarta/resource/177e6fb7-0dff-471e-9904-a4a99239f9d0.

“Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2013-2014.” Badan Pusat Statitstik Jawa Barat. Last modified 2018. https://jabar.bps.go.id/statictable/2015/04/02/44/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat-2013-2014.html.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 154 Tahun 2018 Tentang Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2017, 2017.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1774 Tahun 2018 Tentang Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018, 2018.

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. M.HH-25.KP.08.05 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, 2018.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Republik Indonesia, 2006.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Republik Indonesia, 2007.

Surat Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, 2017.

Wawancara Dengan Cucu Gunawan (Sekretaris Desa Cipangeran Kec. Saguling) Tanggal 13 Februari. Kabupaten Bandung Barat, 2019.

Wawancara Dengan Denny Wahjudin (Kabag. Dokumentasi Hukum, Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Pemprov. Jawa Barat), Dan Beny Ruhiman (Pelaksana Subbagian Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Pemprov. Jawa Barat) Tanggal 14 Februari. Bandung, 2019.

Wawancara Dengan Heriyanto (Kadiv. Yankum Dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat) Dan Budiman (Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Jabar) Tanggal 14 Februari. Bandung, 2019.

Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa Bojonghaleuang Kec. Saguling, Tanggal 13 Februari. Kabupaten Bandung Barat, 2019.

Wawancara Dengan Kepala Desa Saguling; Dedi Suhendar (Sekdes. Saguling); Maman (Kasi Pemerintahan Desa Saguling); Ketua Ponpes Al-Furqon Dan Tokoh Masyarakat Kampung Cibanteng Desa Saguling; Mail Hermawan (Anggota Masyarakat) Tanggal 13 Februari. Kabupaten Bandung Barat, 2019.

Wawancara Dengan Lurah Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Tanggal 20 Februari. Jakarta Selatan, 2019.

Wawancara Dengan Momon Mulyana (Kepala Sub Bagian Pengundangan Dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Pemprov. DKI Jakarta) Tanggal 19 Februari. Jakarta, 2019.

Wawancara Dengan Nurhendro (Kabid HAM, Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta), Rohadi Supriyanto (Penyuluh Hukum Madya), Chabib Susanto (Penyuluh Hukum Madya), Dan Elli Sabarijani (Penyuluh Hukum Muda) Tanggal 13 Februari. Jakarta, 2019.

Wawancara Dengan Rengga Octavianika (Anggota Karang Taruna/Aktivis HMI), Mardiana (Linmas Kelurahan/Warga), Udan Sutisna (Linmas Kelurahan), Endang S. (Linmas Kelurahan), Dan Jeje S. (Limas Kelurahan) Di Kelurahan Binong Jati, Tanggal 12 Februari. Bandung, 2019.

Wawancara Dengan Retnowati (Kepala Bagian Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Pemprov. DKI Jakarta), Radiah (Kasubbag. Publikasi Hukum), Dan Yulia Paramita (Analis Pengundangan Dan Dokumentasi Hukum) Tanggal 21 Februari. Jakarta, 2019.

Wawancara Dengan Rida Dari Milyawati (Pelaksana Sub Bantuan Hukum Pemkab. Bandung Barat) Tanggal 13 Februari. Kabupaten Bandung Barat, 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.245-258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by :

 


Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License